Pemkab Paser Dukung Terwujudnya PHD Yang Berkualitas
Administrator
Rabu, 27 Agustus 2025 15:15:53
71 kali
Pemkab Paser Dukung Terwujudnya PHD Yang Berkualitas
KENDARI – Kehadiran Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 menjadi sinyal pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan regulasi yang efektif serta memperkuat fungsi legislasi daerah.
Rakornas yang dipusatkan di Aula Bahteramas Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada 26 Agustus 2025 – 28 Agustus 2025 mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” serta tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Kegiatan berskala nasional ini diikuti 4.125 peserta, terdiri atas para Gubernur, Bupati/Walikota, pimpinan DPRD, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi, elaku usaha, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak terkait lainnya. Sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Hukum, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pejabat Tinggi Kementerian.
Agenda Rakornas mencakup penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum, diskusi panel dengan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, serta pembukaan UMKM Expo Tahun 2025.
Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya harmonisasi produk hukum daerah untuk mendukung implementasi Asta Cita, yang berfokus pada peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan tata kelola pemerintahan yang efisien.
“Produk hukum daerah memiliki posisi strategis, karena berdampak langsung terhadap masyarakat, dunia usaha, serta proses dan hasil pemerintahan pusat. Jangan dipersulit, jangan menambah peraturan-peraturan yang makin membuat ini bermasalah,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Ia juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjadikan peningkatan kapasitas dan kualitas produk hukum daerah sebagai prioritas utama. Selain itu, Mendagri mengingatkan agar kepala daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dukungan terhadap sektor swasta, termasuk memperkuat pelayanan publik dengan mempermudah proses perizinan usaha.
Kehadiran Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari pada agenda strategis ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya Produk Hukum Daerah (PHD) yang berkualitas, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Produk hukum daerah memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan. karena dengan Produk hukum daerah menjadi instrumen yang bukan hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi pelaku usaha", kata Wabup Ikhwan.
"Dengan regulasi yang saling mendukung antara pusat dan daerah, kita dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sejalan dengan pembangunan daerah yaitu visi Paser TUNTAS dan program strategis nasional", tandasnya. (Prokopim).
TANA PASER- Pemerintah Kabupaten Paser dalam Kepemimpinan Bupati Paser dr. Fahmi Fadli. Terus berupaya untuk mewujudkan Visi paser Mas (Maju, adil dan Sejahtera). Untuk itu, dalam rangka mewujudkan Misi "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang...
TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Jangka Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi d...
TANA PASER - PT Kideco Jaya Agung menggelar iftar bersama dengan Pemkab Paser yang dilaksanakan di hotel Kryad Sadurengas, Senin (18/3/2024). Ini adalah kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan Kideco dalam rangka membina Ukhuwah Islamiyyah d...
BALIKPAPAN - Dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) calon tenaga kerja di Kabupaten Paser melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser melaksanakan Launching Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK ) dan Non Pelatihan Berbasis...
