TANA PASER- Dalam rangka menjaga stabilitas harga Barang Kebutuhan di pasaran dan menekan laju inflasi daerah, Pemkab Paser bersama Bank Indonesia (BI) menggelar kegiatan pasar murah, Senin (7/11/2022).
Pasar murah didukung pihak Perbankan, Bulog, UMKM, PKK, PD terkait dan kelompok pedagang, akan berlanjut di beberapa kecamatan, resmi dibuka Bupati Paser dr Fahmi Fadli.
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyebutkan, pasar murah yang di gelar ini merupakan kolaborasi Pemkab Paser bersama BI. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Mendagri yang menginstruksikan agar mendukung terwujudnya ketahanan pangan di berbagai daerah serta dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
“Kegiatan operasi pasar ini juga bertujuan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, disamping juga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan di pasaran,” kata Bupati.
Menurutnya, kegiatan pasar murah ini, selain karena adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, juga karena peningkatan jumlah permintaan oleh setiap pihak baik produsen, pedagang dan konsumen yang biasanya disikapi sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
“Ini juga salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Paser agar distribusi barang lancar dan terkendali dengan menyelenggarakan kegiatan pasar murah seperti ini,” sebutnya.
Kepada pelaku usaha, Bupati Fahmi berharap distributor, grosir, agen, pengecer untuk menambah stoknya diatas kebutuhan normal. Tujuannya agar ketersediaan barang kebutuhan masyarakat tercukupi, dan tidak menaikkan harga diluar perhitungan wajar, serta menghindari tindakan yang bersifat spekulatif karena akan merugikan semua pihak.
“Banyak manfaat yang dapat dipetik dalam kegiatan Pasar Murah ini, baik secara sosial maupun ekonomis, antara lain tumbuhnya kepedulian sosial, lingkungan, terhadap yang kecil dan lemah. Ketersedianya barang kebutuhan dalam jumlah cukup dengan harga wajar dan terjangkau oleh masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah,” sebutnya.
Selanjutnya lanjut Bupati, secara umum arus distribusi barang menjadi lancar, terkendali dan mencegah tindakan spekulatif oleh pihak yang kurang bertanggung jawab serta terjadinya hubungan baik antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. (humas)
