Balikpapan – Pertemuan
audiensi yang berlangsung di ruang pertemuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional (BPJN) Kalimantan Timur Selasa (5/8/2025) dimanfaatkan Bupati Paser dr
Fahmi Fadli untuk menyampaikan beberapa hal, terkait dengan kondisi jalan
nasional di wilayah Kabupaten Paser.
Pertama, dari 10
kecamatan, 8 di antaranya dilintasi jalan nasional yang merupakan kewenangan
pemerintah pusat. Hanya 2 kecamatan yang tidak termasuk, yaitu Tanjung Harapan
dan Muara Samu. Sehingga Bupati meminta prioritas untuk pembangunan jalan di
Paser.
Kedua, Bupati minta
percepatan konektifitas antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Termasuk dalam hal ini pembangunan jembatan Busui yang runtuh karena ditabrak
beberapa waktu yang lalu.
Ketiga, dampak sosial yang muncul akibat penggunaan jalan nasional sebagai angkutan jalan raya, terasas selama dua tahun terakhir di Paser. “Kami viral di media terkait angkutan batu bara di jalan nasional, kecelakaan lalu lintas, dan kedatangan Wakil Presiden yang pro dan kontra dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas itu,” kata Bupati.
Keempat, selain jembatan Busui dan dampak sosial, kondisi jalan nasional yang perlu mendapat perhatian antara lain, tanjakan tinggi, turunan ekstrim, kerusakan parah.
Sebelumnya, Bupati
menyampaikan bahwa tujuan dari audiensi ini adalah untuk ciptakan sinergi
antara Pemkab Paser dengan BPJN dalam rangka pengembangan dan perbaikan
infrastruktur jalan, dan jembatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
(Prokopim)