BALIKPAPAN – Dalam rangka memperkuat tata kelola keamanan laut Indonesia guna mendukung arah pembangunan maritim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (25/2/2026) pagi.
Rakor dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan RI dan dihadiri unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, serta organisasi maritim.
Rapat koordinasi tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat enam dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional, yakni kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan laut, pengendalian pelanggaran laut, pengendalian kecelakaan laut, serta pengendalian pencemaran laut.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, menyampaikan bahwa keamanan dan kedaulatan wilayah merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Menurutnya, wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis mencakup jalur pelayaran penting dunia sehingga membutuhkan sistem pengawasan, keselamatan, dan penegakan hukum yang kuat.
“Posisi ini bukan hanya menjadi keunggulan, tetapi juga menuntut sistem pengawasan keamanan, pemeliharaan keselamatan, dan penegakan hukum yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sekitar 75 persen kegiatan penyelundupan dan aktivitas ilegal terjadi melalui jalur laut.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan ( Ekbang) Setda Paser Adi Maulana, S.Sos., M.Si., yang turut menghadiri kegiatan tersebut mengatakan rakor ini bertujuan menyusun panduan sebagai acuan teknis bagi instansi terkait dalam pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional.
Menurut Asisten Ekbang Adi Maulana bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim.
“Keamanan laut bukan hanya isu pertahanan, tetapi juga menjadi fondasi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” terangnya.
Ia berharap melalui diskusi dan pertukaran pandangan antara narasumber dan peserta dapat menghasilkan panduan yang lebih komprehensif dan selaras dengan kebijakan pemerintah.
Adi juga menyoroti paparan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) Balikpapan yang menyampaikan bahwa satu indeks keamanan laut juga dapat menggambarkan potensi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Menurutnya, nelayan selama ini umumnya hanya memanfaatkan hasil tangkapan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ke depan diperlukan upaya pengembangan sektor budidaya perikanan.
“Ke depan hal ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi daerah kita, khususnya masyarakat pesisir agar lebih berkembang,” katanya. (Prokopim)
