Tak Ingin Keliru dalam Kebijakan, Pemkab Belajar e-BMD ke Kemendagri

Jakarta – Sementara Bupati, Sekda dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan diterima oleh Direktur BLUD, BUMD dan BMD Yudia Ramli di ruang kerjanya di Lantai 12 Gedung H, pejabat lain ditemui analis Kebijakan Ahli Madya Dr Dwi Satriany Unwidjaja selaku koordinator pada Subdirektorat BMD Wilayah II, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD di ruang pertemuan lantai 8, Rabu (21/1/2026).

Di pertemuan ini, rombongan dari Kabupaten Paser dipimpin Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nur Asni SE MM dan Inspektur Inspektorat Hj Dharni Hariyati SE MAP. Ada juga Kepala Bagian Perekonomian Paulus Margita, Kepala Bidang BMD Muhammad Arully, Direktur Perusahaan Umum Daerah Prima Jaya Taka M Fitriyansah Mubarak dan Kepala Bulog Cabang Paser Muhammad Mukhlis.

Nur Asni menyebut bahwa pertemuan dengan Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri semula jadi satu, namun karena keterbatasan waktu Direktur maka pertemuan ini dibagi dua. Bupati, Sekda dan Asisten Ekbang diterima Direktur, sementara kelompok lain yang lebih besar dan membahas masalah teknis diterima di ruangan yang lain.

Nur Asni yang juga saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administras Umum menyebut ada beberapa hal yang disampaikan ke Kemendagri pada hari itu. Selain terkait hibah sebgai tujuan utama, mereka kuga menyampaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI tentang manajemen aset 2025.

“Ada rekomendasi BPK terkait aplikasi eBMD, jadi kami agendakan untuk koordinasi kepada Mendagri dan Universitas Indonesia atas kendala pada aplikasi,” kata Nur Asni. Kendala yang dimaksud mengenai permasalahan Nomor Induk Barang (Nibar) yang terduplikasi, informasi pengamanan, input pemanfaatan dan transaksi penghapusan BMD.

Selain itu ada juga kendala di aplikasi e-BMD untuk menyajikan Laporan BMD Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sesuai dengan kebijakan batas kapitalisasi yang ditentukan serta permasalahan penyajian Berita Acara Rekonsiliasi. (Prokopim)