Perkuat Koordinasi Antara Pemkab dan KPK Guna Cegah Korupsi

 TANA PASER– Pemerintah Kabupaten Paser kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang sekaligus menggelar rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama jajaran Pemkab Paser di Ruang Rapat Sadurengas, Kantor Bupati Paser, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola daerah serta membangun sistem pemerintahan yang berkepastian hukum dan bebas dari praktik korupsi.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Andy Purwana, menjelaskan bahwa tugas utama KPK dalam koordinasi dengan pemerintah daerah adalah memastikan agar tidak tumbuh bibit-bibit perilaku koruptif sejak dini.

“Rapat koordinasi ini adalah bagian dari langkah besar pencegahan. KPK berharap Pemkab Paser terus memperkuat integritas dan memastikan setiap proses pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser,Drs. Katsul Wijaya, M.Si. Pada saat yang sams Sekda Katsul Wijaya juga menyampaikan bahwa Pemkab Paser memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami sangat terbuka terhadap seluruh masukan dan arahan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk serius memenuhi indikator MCP guna memperkuat sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) berdasarkan penilaian MCSP KPK RI tahun 2025, di mana Kabupaten Paser memperoleh nilai 79,67, menempati peringkat keenam se-Provinsi Kalimantan Timur. Capaian ini tidak lepas dari program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK sebagai bentuk pendampingan kepada pemerintah daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana, S.Sos., M.Si, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Nur Asni, SE., MM, Inspektur Inspektorat Hj. Dharni Haryati, SE., M.AP, Kadispora Kurniawan, S.Sos, Kadis PUPR Asnawi, ST., M.Si, Kepala BPN Tanah Grogot, serta perwakilan perangkat daerah lainnya. ( Prokopim )