Pemkab Paser dan Pemprov Kaltim Cari Jalan Tengah Terkait Perizinan Tambang Pasir
Administrator
Jumat, 07 Agustus 2026 03:24:46
649 kali
Pemkab Paser dan Pemprov Kaltim Cari Jalan Tengah Terkait Perizinan Tambang Pasir
TANA PASER — Pemerintah Kabupaten Paser menggelar audiensi strategis bersama Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas kebuntuan perizinan tambang pasir sungai yang telah memicu gejolak di masyarakat sejak awal 2026. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser. Junat, (07/08/2026).
Pertemuan ini bertujuan mencari solusi agar kebutuhan material pembangunan tidak terhambat, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha lokal. Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos, menekankan bahwa bagi masyarakat, penambangan di DAS Kendilo bukan sekadar aktivitas ekonomi, "Bagi masyarakat Paser, aktivitas penambangan pasir di DAS Kendilo ini bukan sekadar bisnis, melainkan mata pencaharian yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Ini adalah piring nasi mereka yang harus kita perjuangkan bersama," ujarnya.
Wabup Ikhwan juga menyoroti urgensi kelancaran proyek infrastruktur ke depan, "Jangan sampai pengerjaan multiyears pada tahun 2027 mendatang para penyedia pasir terkendala izinnya. Kebutuhan kita cukup banyak, salah satunya untuk pengecoran jalan sepanjang 230 kilometer," tambahnya.
Terkait prosedur perizinan yang memakan waktu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim, DR. H. Bambang Arwanto, A.P., M.Si, memberikan arahan mengenai skema yang lebih efisien, "Pertambangan MBLB memang memakan waktu yang lebih lama mengingat adanya kajian dampak lingkungan dan persyaratan teknis lainnya," jelas Bambang. Lebih lanjut, Bambang juga menyarankan solusi alternatif bagi masyarakat, "Untuk kebutuhan pembangunan, bisa menggunakan skema izin lain. Lebih ringkas menggunakan WPR atau Pertambangan Rakyat, dengan tujuan agar masyarakat adat bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara legal," terangnya.
Kekhawatiran mengenai dampak lingkungan juga menjadi poin penting yang disampaikan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Paser, Asnawi, S.T., M.Si., menurutnya, ijin pelaku usaha sangat krusial agar kondisi lingkungan bisa dapat terkendali, "Agar tidak merusak ekosistem air, jumlah PT atau CV penambang pasir perlu memperhatikan kondisi lingkungan," tegas Asnawi.
Salah satu hambatan utama yang disoroti dalam audiensi tersebut adalah ketidakselarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara tingkat kabupaten dan provinsi. Dalam RTRW Provinsi Kaltim, fokus dan kebijakan tata ruang lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Sementara itu, RTRW Kabupaten Paser secara khusus mengatur dan membahas tata kelola wilayah sungai guna menunjang aktivitas masyarakat dan kebutuhan daerah.
Ketidaksinkronan regulasi tata ruang ini berdampak langsung pada proses perizinan di lapangan, di mana pihak pusat melarang kabupaten mengeluarkan rekomendasi, namun di sisi lain pihak provinsi tetap membutuhkannya. Pemerintah daerah mendorong adanya peninjauan ulang dan sinkronisasi kebijakan tata ruang agar tidak membingungkan para pelaku usaha lokal.
Menutup pertemuan, Pemerintah Kabupaten Paser berharap agar proses perizinan ini dapat segera menemui titik terang. Harapannya, siapa pun yang nantinya memegang izin resmi, harus mampu berkomitmen menjaga kondusivitas dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta masyarakat di Kabupaten Paser. (Prokopim)
Tana Paser -
Mewakili Bupati Paser Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Romif Erwinadi
mengambil sumpah dan melantik 3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Anggota
BPD Pengganti Antar Waktu di Balai Desa Bai Jaya, Kamis (10/2). ...
Tana Paser - “Ke depan apa yang telah menjadi arahan-arahan dari jajaran Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur ini dapat kita tindak lanjuti, terutama dalam waktu dekat ini kita akan melakukan rapat koordinasi” Kata Wabup Masitah. Hal itu d...
DENPASAR - Kementerian Kominfo R.I bekerjasama dengan
Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian terkait lainnya melaksanakan Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart
City ) Tahap I dengan menindaklanjuti progres...
TANA PASER- Dalam rangka mempersiapkan Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Tahun 2026 dimana Kabupaten Paser sebagai tuan rumah maka Pemerintah Kabupaten Paser menggelar Rapat Persiapan yang dihadiri Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli didam...
