Bandara Tanah Grogot Terus Berproses

Menurut Inayatullah, ada tiga kemungkinan skema pembiayaan. Yaitu melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership, atau melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapun pembiayaan melalui APBD Kabupaten Paser, kata Inayatullah, belum memungkinkan, karena kodefikasi urusan/program/kegiatan/ subkegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 belum tersedia untuk pembangunan bandar udara pada APBD provinsi, kabupaten, dan kota selain Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk pembangunan bandar udara bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya setelah skema pembiayaan ditetapkan maka pembangunan dapat dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Bandar Udara Kabupaten Paser yang telah direvieu.

Sehari sebelumnya, media online Balikpapan Berandapost.com menyebutkan bahwa persoalan hukum-baik pidana maupun perdata-tentang Bandara Tanah Grogot sudah tuntas dan karena itu pembangunan bisa dilanjutkan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, usai audiensi dengan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Ferdinan Nurdin. Pada kesempatan ini Ferdinan juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser harus menyiapkan beberapa dokumen teknis seperti Aerodrome Manual, Airport Security Program, Airport Emergency Plan dan Dokumen Informasi Aeronautika.

Menanggapi hal ini, Inayatullah menyebut dokumen-dokumen teknis itu sudah disiapkan dan akan diserahkan saat bandar udara itu dibangun. (Prokopim)