TANA PASER- Bupati Paser dr Fahmi Fadli menegaskan, permasalahan pengembangan kewirausahaan yang rendah, dan pangsa pasar yang belum terbentuk menjadi penyebab dari tidak berkembangnya ekonomi lokal.
Hal ini dikatakan Bupati Fahmi Fadli saat membuka pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 untuk merencanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, Kamis (31/03/2022).
Disisi lain Bidang Perekonomian di Kabupaten Paser menurut Bupati, memiliki kekuatan untuk dapat dikembangkan diantaranya adalah Obyek wisata, tingginya produksi CPO, perkebunan kelapa sawit yang luas, sumber daya alam untuk tanaman pangan, peternakan dan perikanan juga pelabuhan atau dermaga laut.
“Dengan latar belakang permasalahan dan potensi yang dimiliki tersebut maka dipilihlah teman RKPD 2023 yang nantinya berorientasi untuk mendorong ekonomi kerakyatan atau ekonomi lokal,” kata Fahmi.
Tentu saja untuk melaksanakan hal tersebut dikatakan Bupati, diperlukan fokus dan prioritas dari sisi pendanaan maupun program kegiatan, artinya seluruh Perangkat Daerah wajib menfokuskan renjanya untuk bersama-sama mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
“Oleh sebab itu porsi anggaran untuk membiayai program kegiatan yang berorientasi tema RKPD perlu dialokasikan, dan akan berpengaruh pada anggaran perangkat daerah yang akan berkurang ditahun 2023 mendatang, hal ini dilakukan untuk menfokuskan arah pembangunan sesuai dengan tema yang diusung,”tandasnya.
Namun tegas Fahmi, bagi kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan seperti alokasi untuk pendidikan, Kesehatan dan pemerintahan desa tetap diperhatikan termasuk kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM.
“Saya mengharapkan para kepala perangkat daerah agar fokus memperhatikan rencana kerjanya agar target yang ditetapkan bisa tercapai, untuk mencapai target tersebut harus dapat mensinkronkan dokumen renjanya dengan prioritas RKPD, prioritas Provinsi dan proritas nasional sehingga dengan mensinkronkan capaian provinsi dan nasional tersebut dapat membantu pencapaian target provinsi dan nasional yang pada akhirnya sharing dana untuk membiayai program kegiatan bisa terwujud.
“Untuk mensikronkan dokumen renja dengan dokumen perencanaan lainnya maka diharapkan perangkat daerah dapat lebih selektif mengalokasikan pagu masing-masing untuk membiayai program kegiatan yang menunjang capaian yang telah ditetapkan, sehingga pola bagi rata pagu anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dimasing-masing perangkat daerah harus ditinggalkan sehingga kita tidak terjebak pada kegiatan rutinitas semata,” sebutnya.
Karena itu, Bupati Fahmi mengingatkan agar tidak terjebak dalam kegiatan rutunitas semata, maka secara periodik saya akan melakukan evaluasi terhadap capaian masing-masing perangkat daerah.
“Dengan adanya Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah atau SIKIPER saya tidak harus menunggu laporan dari Perangkat daerah karena dengan akun yang saya miliki dapat secara langsung melihat mana perangkat daerah yang rajin melakukan input evaluasi secara periodik sekaligus juga dapat melihat realisasi capaiannya. Insha Allah saya sudah mengagendakan dibulan April mendatang melakukan rapat evaluasi kinerja perangkat daerah,” sebutnya.
Selain itu Bupati Fahmi juga mengingatkan agar masing-masing perangkat daerah dapat menyiapkan laporan evaluasi pertriwulan serta mempersiapkan alasan bagi capaian kinerja yang masuk dalam kategori rendah.
“Hal ini semua dilakukan untuk mendorong agar kita tidak saja berorientasi pada capaian keuangan tapi juga memperhatikan orientasi capaian kinerja,” tegas Bupati. (humas)
