Wabup Matangkan Pemanfaatan DTSEN Bersama Bappenas
Administrator
Senin, 17 November 2025 12:25:32
 482 kali
Wabup Matangkan Pemanfaatan DTSEN Bersama Bappenas
JAKARTA – Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos, menyambangi Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperoleh penjelasan terkait Peraturan Menteri Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penguatan Tata Kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kunjungan berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, pada Senin (17/11/2025) pagi.
Wabup Ikhwan didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. H. Romif Erwinadi, M.Si, Kepala Bappeda Rusdian Nor, Kadis Sosial Hasanuddin, Kadis Dukcapil M. Isnaini Yanuardi, serta Sekretaris PMD Kasrani. Rombongan diterima oleh Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Rolly Rochmad Purnama, Manager Tata Kelola Satu Data Indonesia Mahfud Ahmad, serta peserta rapat lainnya.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antarinstansi mengenai pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, khususnya pada sektor sosial dan ekonomi.
Dalam pemaparannya, perwakilan Bappenas menjelaskan substansi Permen Nomor 7 Tahun 2025 yang mencakup kaidah berbagi pakai data, peran pengendali dan pengguna data, klasifikasi hak akses, hingga layanan pemanfaatan DTSEN. Regulasi ini dirancang untuk mencegah duplikasi data, meningkatkan transparansi, serta mendorong integrasi data antarinstansi.
Manager Tata Kelola Satu Data Indonesia, Mahfud Ahmad, menyampaikan bahwa DTSEN merupakan fondasi penting untuk perumusan kebijakan berbasis data. Ia menambahkan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi tiga basis data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Seluruh data tersebut nantinya dikelola melalui Portal Satu Data Indonesia.
Usai rapat, Wabup Ikhwan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Bappenas yang telah menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Paser serta memberikan penjelasan terkait tindak lanjut Permen Nomor 7 Tahun 2025.
Wabup menegaskan bahwa sesuai Visi Misi Paser Tuntas, terdapat sebelas program prioritas, salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Tujuan kami ke sini untuk memastikan DTSEN dapat segera kami akses, dan alhamdulillah dari hasil rapat hari ini, insyaallah dalam minggu-minggu ini data tersebut bisa kami terima,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa DTSEN sangat penting untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser pada tahun 2026 dapat berjalan dengan baik.
“Harapan ke depannya, DTSEN menjadi acuan kami untuk menyelesaikan permasalahan data. Disebutkan bahwa DTSEN dapat membantu menyelesaikan hingga 50 persen persoalan data, sehingga sangat penting untuk integrasi program-program Paser TUNTAS,” jelas Wabup.
Wabup juga berharap hadirnya Permen Nomor 7 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam tata kelola data di Indonesia, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan intervensi kebijakan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. (Prokopim)
MUARA KOMAM- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 Tingkat Kabupaten Paser yang dilaksanakan sejak tanggal 23 November 2021, resmi ditutup oleh Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Jumat (26/11) malam.Penutupan MTQ yang digelar sederhana di Mas...
Tana Paser - "Saya pribadi pun menilai program duta Genre ini sangat bermanfaat bagi perkembangan generasi muda di Paser. Diharapkan agar yang terpilih menjadi Duta Genre dapat membawa banyak manfaat bagi para remaja di Paser tidak hanya sekedar menj...
TANA PASER - Gebyar UMKM Nasional Kabupaten Paser tahun 2024 kembali menyapa hangat masyarakat Kabupaten Paser. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dihadiri Asisten Perekonomian dan Pemba...
BALIKPAPAN - “Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efe...