Tana Paser – Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser serius dalam penanangan bencana yang terjadi Paser. Keseriusan ini terlihat pada rapat penanangan pasca bencana yang berlangsung di Ruang Sadurangas, Selasa (28/3) siang di mana Bupati dr Fahmi Fadli hadir bersama Komandan Kodim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susetyo, perwakilan Polres dan Kejari.
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra ini membahas langkah Pemkab Paser ke depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program penanganan dalam waktu dekat di antaranya menuntaskan tanggap darurat pada sejumlah jalan dan jembatan yang longsor di Long Kali, Muara Komam dan Muara Samu, serta memberikan banguan logistik bagi korban yang terdampak banjir maupun jalan longsor.
Selain itu Bupati menyampaikan adanya percepatan pencairan Belanja Tak Terduga atau BTT untuk penyelesaian bencana tersebut. Alokasi dana BTT untuk tahun 2023 ini sejumlah 10 miliar rupiah, dan kalau itu masih kurang Bupati menginginkan ada penambahan dana di pergeseran anggaran.
Yang jelas kata Bupati, sejumlah instansi yang melakukan tugas langsung di lapangan seperti BPBD, Dinas Sosial dan Dinas PUTR harus segera melakukan kalkulasi yang cermat terkait keperluan dalam penanganan bencana. Kalau angka itu sudah ada, maka bisa segera disampaikan ke BKAD untuk pencairan.
Bupati memahami, adanya keterlambatan dalam pencairan BTT bukan karena kelalaian para Perangkat Daerah, melainkan karena kehati-hatian pejabatnya agar terhindar dari sanksi hukum di kemudian hari. Untuk itu, Bupati menyampaikan agar semua upaya penyaluran bantuan kepada korban bencana, termasuk pencairan dan penyaluran BTT dikonsultasikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Paser.
“Di satu sisi kami juga minta kepada pihak Kejaksaan Negeri Paser agar memberikan pendampingan kepada kami agar pejabat kami tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” kata Bupati, yang diiyakan oleh Vanessa, pejabat dari Kejari yang hadir.
Selain tiga kecamatan yang disebutkan di atas, kecamatan lain yang juga terdampak banjir adalah Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro dan Long Ikis. Dari hasil analisis para Camat dan juga peserta rapat yang hadir, sebagian besar bencana ini terjadi beberapa kali di tempat yang sama.
Karena itu diperlukan penanangan jangka panjang dalam rangka pencegahan maupun upaya dini meminimalisir kerugian warga. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan adalah upaya reboisasi di daerah aliran sungai rawan banjir setelah sebelumnya ada sosialisasi kepada warga yang mendiami agar kalau bisa tidak lagi menambah bangunan di wilayah itu, jika tidak bisa pindah ke tempat yang lebih aman.
Upaya lain, penyusunan kajian dengan pihak ketiga, seperti saat ini dilakukan Bappedalitbang dengan UGM untuk penyusunan master plan pencegahan banjir. Master plan ini, dan beberapa hasil kajian lain, selain akan jadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan ke depan, juga sebagai informasi dan referensi kepada Pemrov Kaltim dalam pengambilan kebijakan Provinsi terkait kebencanaan di Paser.
Selain itu, bisa juga menjadi acuan bagi pihak lain dalam upaya pembangunan di Paser. Disebutkan, selain bendungan Muara Lambakan yang sejak 1 dekade lalu sudah direncanakan untuk dibangun, ada juga pihak swasta yang rencananya akan membangun bendungan di Muara Toyu. (Prokopim)
