Pemkab Paser Paparkan Strategi Ketahanan Pangan

​SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalimantan Timur. Mengusung tema "Merajut Sinergi dalam Stabilitas Harga serta Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Kaltim yang Berkelanjutan", kegiatan ini menjadi wadah krusial dalam menyelaraskan strategi ekonomi di Benua Etam. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Maratua Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kaltim. Kamis, (18/12/2025).

​Dalam kesempatan tersebut, Bupati Paser diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adi Maulana, S.Sos., M.Si. 

Dalam laporannya, Adi Maulana mengungkapkan bahwa tantangan utama inflasi di Kabupaten Paser terletak pada jalur distribusi logistik. Ketergantungan pada pasokan bahan baku dari luar daerah menjadi perhatian serius, terutama mengingat jarak tempuh yang jauh dari Pelabuhan Trisakti, "Kami menghadapi risiko keterlambatan pasokan yang dikirim melalui Balikpapan karena tingginya arus logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menjadi salah satu pemicu tekanan harga di wilayah kami," kata Asisten Ekbang Adi Maulana.

​Guna meredam inflasi, Pemkab Paser telah menjalankan berbagai langkah konkret, di antaranya, menggelar Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah, serta bekerja sama dengan Pertamina untuk Operasi Pasar LPG. Paser saat ini mampu memproduksi 3 juta butir telur dan 4.000 kg daging ayam. Produksi ini bahkan telah merambah pasar regional melalui kerja sama Perumda dengan Kabupaten PPU dan Kota Balikpapan. Untuk komoditi cabai dan tomat, pemerintah memaksimalkan gerakan menanam di pekarangan rumah masyarakat. Stok beras di Paser dilaporkan tetap stabil. Pemkab juga menyatakan kesiapannya menyediakan tempat bagi Bulog serta tengah fokus mengembangkan komoditi bawang merah.

​Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi tinggi atas capaian dan inisiatif Pemkab Paser dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun, ia juga memberikan catatan khusus terkait komoditi bawang merah yang kerap menjadi pemicu inflasi nasional.

​"Kami meminta agar komoditi bawang merah yang dihasilkan di Paser, terutama dengan adanya perluasan lahan pengembangan, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan tidak didistribusikan ke luar Kaltim terlebih dahulu," tegas Sri Wahyuni.

Senada dengan Sekda Sri, Wagub Seno juga meminta agar Pemkab Paser memastikan agar hasil komoditi di Paser dapat didistribusikan di dalam wilayah Kaltim, "untuk Paser kami dari Pemerintah Provinsi meminta agar hasil komoditi untuk jangan dijual keluar Kaltim. Kami minta kepada Pemda untuk menjaga dan memperhatikan para tengkulak agar tidak menjual ke Kalsel. Agar ketersediaan pangan kita di Kaltim tetap stabil," terang Wagub Seno.

​Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat provinsi, sejalan dengan semangat digitalisasi keuangan daerah yang terus didorong untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien dan transparan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (Prokopim)