Berita Kaltim

Paser Raih Peringkat Kedua Pada 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Paser Raih Peringkat Kedua Pada 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
Paser Raih Peringkat Kedua Pada 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

SAMARINDA - Dalam Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim yakni, Dialog dan Penandatanganan Komitmen Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Provinsi Kaltim yang bertempat di Pendopo Odah Etam Samarinda. Senin, (18/11/2024).

Acara ini dibuka oleh Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim. Sebelum dialog dimulai, dilaksanakan pendantangan komitmen oleh 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim dalam hal ini, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Paser, H. M. Syirajudin, S.H., M.T menghadiri secara langsung dan melakukan penandatangan komitmen tersebut.

Setelah melakukan penandatangan komitmen, Pjs Bupati Bupati Syirajudin menerima piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai peringkat kedua pada penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Kaltim.


Penghargaan Penurunan Stunting adalah yang kedua kalinya diterima Kabupaten Paser, sebelumnya Kabupaten Paser juga meraih Penghargaan Capaian Tertinggi cakupan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada Periode Bulan Juni 2024 yang diserahkan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan diterima oleh Kepala DP3AP2KB Amir Faisol.

Penghargaan ini menjadi bentuk komitmen dari Pemkab Paser dalam penurunan stunting di Kabupaten Paser. Selain itu, Pemkab Paser juga gencar melakukan program SBS menuju Paser yang lebih sehat dan lebih bersih.

Dalam sambutannya, Sekda Sri Wahyuni mengapresiasi kegiatan dialog dan penandatanganan ini. Karena SBS ini juga merupakan upaya untuk menurunkan stunting, "kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan secara bertahap perlahan kita mendapatkan komitmen dari 10 Kabupaten/Kota, kegiatan stop buang air besar sembarangan ini juga menjadi salah satu indikator untuk menurunkan stunting, jadi hulu atau penyebab dari persoalan stunting ialah persoalan sanitasi," ungkapnya. 


Dalam kesempatan ini juga dikatakan jika program stop buang air besar sembarangan ini dapat dilaksanakan dengan baik pada 10 Kabupaten/Kota di Kaltim tidak menutup kemungkinan untuk mencapai target komitmen Pemprov Kaltim 100 persen akses sanitasi yang layak.

Kendala terbesar Provinsi Kaltim dalam menangani praktek buang air besar sembarangan ini ialah kultur dari masyarakat Kaltim yang hidup dipinggiran sungai. Air merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, "tentu tidak mudah bagi kita untuk menerapkan kegiatan stop buang air besar sembarangan ini secara 100 persen, tetapi sudah ada 4 Kabupaten/Kota yang bisa mencapai 100 persen kegiatan buang air besar sembarangan yaitu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau," ungkapnya

Sekda Sri Wahyuni berharap Kabupaten/Kota lain dapat menjalankan komitmen ini dengan baik. Sehingga, Kaltim bebas dari kegiatan buang air besar sembarangan. (Prokopim).

Berita Lainnya

Bupati Fahmi Kunjungi Asrama Putri & Putra Jogyakarta

Bupati Fahmi Kunjungi Asrama Putri & Putra Jogyakarta

JOGYAKARTA-Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengunjungi asrama mahasiswa Daya Taka Bawe putri dan Daya Taka putra yang berada di  Jogjakarta .Kunjungan ini  untuk bersilaturahmi dengan para mahasiswa Paser yang  sedang kuliah  dijumlah perguruan tinggi di...
Baca ....
Lantik Anggota BPD Empat Desa, Sekda : Pahami Regulasi, Tugas dan Fungsi BPD

Lantik Anggota BPD Empat Desa, Sekda : Pahami Regulasi, Tugas dan Fungsi BPD

Tana Paser - Bertempat di Balai Desa Pondong (9/6/2022), Sekretaris Daerah Katsul Wijaya melantik Anggota BPD empat desa dan satu Pengganti Antar Waktu.Keempat Anggota BPD yang diambIl sumpahnya yaitu Desa Perepat, Desa Pondong Baru, Desa Adang Jaya...
Baca ....
Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim

Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim

BALIKPAPAN – Dalam rangka memperkuat tata kelola keamanan laut Indonesia guna mendukung arah pembangunan maritim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indone...
Baca ....
Pemkab Paser dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026

Pemkab Paser dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026

TANA PASER – Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)...
Baca ....