Paser Dorong Percepatan Listrik di Desa, Target Zero Desa Gelap pada 2027

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Paser didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser, Adi Maulana. Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur dan dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, BKSDA Kalimantan Timur, PLN serta kepala daerah Bupati/Wakil Bupati di Kalimantan timur.

Gubernur Kalimantan Timur dalam paparannya menekankan bahwa persoalan kelistrikan tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan jaringan, tetapi juga menyangkut kelayakan dan keberlanjutan pelayanan listrik kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi elektrifikasi desa di Kalimantan Timur tahun 2025, dari total 1.038 desa masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Sementara dari sekitar 1,4 juta Kepala Keluarga, sebanyak 58.725 Kepala Keluarga belum menikmati listrik PLN.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih ketika persoalan kelistrikan turut menjadi keluhan masyarakat di ruang publik dan media sosial.

Dalam kegiatan yang sama , Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kaltim yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut serta kepada jajaran Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang menerima pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi.

Menurutnya, persoalan listrik di Kabupaten Paser merupakan isu yang sangat penting karena masih terdapat masyarakat di wilayah pelosok yang belum menikmati layanan listrik PLN secara merata.

“Di mana ada makhluk hidup, dimana ada kehidupan, di situ harus ada pembangunan, baik infrastruktur jalan, jembatan, listrik maupun air bersih. Di mana pun rakyat kami tinggal, di situlah hak pembangunan harus mereka rasakan,” tegasnya.

Wabup Ikhwan mengatakan, di tengah perkembangan teknologi dan tersedianya berbagai sumber energi alternatif, listrik PLN tetap memiliki peran strategis karena dinilai lebih stabil dan ekonomis untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Listrik, lanjutnya, bukan sekadar penerangan. Kehadiran listrik menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung pendidikan anak-anak di desa, serta mengoptimalkan pelayanan fasilitas kesehatan.

Pemkab Paser memaparkan perkembangan pembangunan listrik desa bersama PT PLN (Persero) sejak 2021 hingga target penyelesaian pada 2027.

Pada 2021, jaringan listrik PLN berhasil dialirkan ke sejumlah desa, antara lain Muara Lambakan, Swan Slutung, Prepat, Sungai Langir, Sunge Batu, Pengguren Jaya, Segendang, Lomu, Riwang, Rantau Atas, dan Muara Adang II.

Kemudian pada 2022, elektrifikasi dilanjutkan ke Desa Muara Andeh, serta lanjutan jaringan di Riwang dan Rantau Atas.

Pada 2023, jaringan listrik diperluas ke Desa Luan, termasuk jaringan di Desa Riwang hingga Dusun Lawas dan Tanjung Aru.

Selanjutnya pada periode 2023 yang kemudian diresmikan pada 2024, jaringan listrik kembali diperluas ke Desa Keladen, Random, dan Senipah. Sementara pada 2025, jaringan PLN berhasil menjangkau Desa Rantau Buta dan Rantau Layung.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak atas capaian ini,” ujar Ikhwan.

Memasuki 2026, Pemkab Paser terus mendorong penambahan jaringan PLN di Desa Petiku dan Desa Sebakung. Namun, proses di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.Untuk Desa Petiku, pembangunan masih menunggu penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dan BKSDA. Sedangkan Desa Sebakung masih menghadapi persoalan perizinan lahan perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Paser menargetkan Zero Desa Gelap pada 2027.Saat ini masih terdapat empat desa yang menjadi perhatian untuk dituntaskan, yakni Desa Harapan Baru, Desa Kepala Telake, Desa Labuang Kallo dan Desa Selengot.

Desa Harapan Baru masih menghadapi proses PKS antara PLN dengan BKSDA. Sementara Desa Kepala Telake, Labuang Kallo dan Selengot memiliki tantangan tersendiri, termasuk kondisi geografis, khususnya wilayah pesisir.

Menurut Ikhwan, kehadiran Gubernur Kaltim, jajaran Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan serta BKSDA Kaltim dalam forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala administratif dan regulasi.“Kami memohon dukungan serta percepatan kebijakan regulasi agar kendala-kendala administratif dan perizinan lahan di kawasan konservasi dapat segera terurai demi kepentingan masyarakat luas,” harapnya.

Selain pembangunan jaringan antarwilayah desa, Pemkab Paser juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari jaringan listrik PLN.

Melalui Bagian Sumber Daya Alam, hingga 11 September 2026, Pemkab Paser telah menghimpun dan mengajukan data rumah tangga yang belum memiliki listrik PLN kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.Tercatat sebanyak 1.777 warga yang tersebar di 48 desa telah diusulkan untuk mendapatkan dukungan elektrifikasi.

Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi melalui bantuan meteran kWh rumah maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rumah/APDAL, dengan menyesuaikan kondisi geografis dan jarak rumah warga terhadap jaringan PLN terdekat.

Pemkab Paser juga telah mengusulkan penambahan jaringan pada tingkat dusun dan RT kepada PLN UP3 Balikpapan, meliputi wilayah Desa Lomu, Seniung Jaya, Damit, Tanah Priuk, Sebakung, Sebakung Taka dan Desa Petiku.

Untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan listrik, Pemkab Paser menyatakan siap memberikan dukungan dari sisi infrastruktur jalan guna memudahkan mobilisasi logistik PLN.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Paser untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan pada 2027.

Pemkab Paser juga siap melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar proses pembangunan jaringan listrik dapat berjalan aman, lancar dan mendapat dukungan masyarakat.

Ikhwan menegaskan, keberhasilan program elektrifikasi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PLN, BKSDA hingga kementerian dan lembaga terkait.

“Mari kita manfaatkan rapat koordinasi ini untuk bersinergi, menyamakan persepsi, dan merumuskan solusi-solusi taktis demi menerangi seluruh pelosok Bumi Etam, khususnya Bumi Daya Taka,” ajaknya.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Paser juga menyampaikan keluhan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya terkait masih seringnya terjadi pemadaman listrik.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga telah menyentuh sektor ekonomi. Pelaku usaha kecil dapat mengalami kerugian, peralatan elektronik berpotensi rusak, sementara produktivitas masyarakat ikut terganggu.

“Bukan sekadar masalah lampu yang mati, pemadaman yang terlalu sering ini telah memukul urat nadi perekonomian lokal,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah pusat bersama PLN dapat menemukan solusi agar gangguan dan pemadaman listrik di Kalimantan Timur dapat ditekan sehingga masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang lebih andal.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya perlunya perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang di media sosial, target 2027 seluruh desa di Kalimantan Timur teraliri listrik PLN, pembagian peran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan administrasi maupun pembangunan, serta perlunya koordinasi teknis lintas kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan.

Bagi Kabupaten Paser, forum tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat di pelosok Bumi Daya Taka yang tertinggal dalam menikmati salah satu kebutuhan dasar pembangunan: listrik yang terang, stabil dan berkelanjutan. (Prokopim).