Jakarta - Sejak ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai menjadi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo, berbagai langkah persiapan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Republik Indonesia.
Salah satunya yaitu digelarnya pertemuan antara pemerintah kabupaten dan kota dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang bertajuk Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan serta Penyelenggaraan Kawasan Khusus IKN.
Dalam kegiatan tersebut Badan Otoritar Deputi Pengendalian Pengelolaan dan Pembangunan Thomas Umbu Pati menyampaikan bahwa konsep bagaimana yang diinginkan daerah mitra atau daerah penyangga IKN agar bisa diakomodir percepatan pembangunan sehingga dapat mengambil kebijakan berbeda dan telah dipikirkan dampak masa depan daerah mitra yang tidak sama seperti wilayah Jabodetabek.
"Kehadiran IKN merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk menjaga harmoni dan kerja sama yang baik. Dimana-mana kami sampaikan jangan sampai menjadi duri dalam daging, dibawahnya ada kemiskinan kita tidak mau terjadi seperti itu, IKN tidak berjalan sendiri tapi perlu dukungan dari daerah mitra atau daerah penyangga IKN," ungkap Thomas Umbu yang rencananya dalam waktu dekat akan berkunjung ke Paser untuk melihat langsung konsep bagaimana yang akan diperlukan oleh pemerintah daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rizky Noviar, Sekretaris Bappedalitbang Rusdian Noor, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Abdul Kadir serta Kasubbag Administrasi Kewilayahan Agah Yudistira. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Orchardz Kemayoran, Jumat (17/2/2023).
Pada kesempatan yang sama Sekda Katsul Wijaya menyampaikan bahwa Paser nantinya akan menjadi salah satu daerah penyangga yang turut berperan serta dalam percepatan pembangunan kawasan IKN. "Kabupaten Paser akan jadi daerah penyangga IKN, ini harus menjadi perhatian dan mendorong keseriusan pemerintah daerah untuk berbenah. Semua sektor pembangunan, perekonomian dan insfratruktur jalan tidak hanya terpusat di IKN saja tapi juga akan memperhatikan atau berdampak terhadap daerah penyangga," ungkap Katsul Wijaya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas PMD itu mengatakan konsep awal dukungan pembangunan yang akan diterapkan adalah menjalin kerja sama antar wilayah penyangga IKN yang mencakup semua aspek pembangunan mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, transportasi, sumber daya air, supply SDM, supply material dan supply hasil pertanian dan peternakan. (Prokopim)
