SOREANG, BANDUNG - Forkopimda Kabupaten Paser melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding ke Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tema kunjungan kali ini adalah terkait penyelenggaraan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kunjungan ini dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Paser yang mewakili Bupati Paser dr. Fahmi Fadli. Sementara dari Forkopimda hadir Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, Dandim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susetyo, Kabag Sumda Polres Paser Kompol Hendro Wibowo, Kasi Intelijen Hendi Sinatrya Imran, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Andi Hardiansyah.
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Drs.Katsul Wijaya, M.Si menyampaikan pelajaran yang akan diperoleh di Kabupaten Bandung, mungkin saja ada yang sudah terlaksana di Kabupaten Paser. Poin pentingnya adalah melihat inovasi, sistem, atau metode yang sudah berjalan
dengan baik di sini, namun belum maksimal di Paser, atau bahkan mungkin ada yang memang sama
sekali belum terlaksana.
Indikator kesuksesan dari kunjungan ini antara lain, ada perbaikan sistem kerja APIP menjadi lebih baik, SDM mendapatkan pengetahuan yang baru, pelayanan lebih optimal berkualitas, dan muaranya pada masyarakat Paser lebih sejahtera.
Kabupaten Paser bersama-sama membentuk pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparansi, dengan pengendalian intern untuk mecapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Dan yang tak kalah pentingnya, adalah menuntaskan visi Paser MAS, yaitu mewujudkan masyarakat Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera," kata Sekda Katsul Wijaya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana yang menerima kunjungan ini mengatakan, kabupaten ini memiliki 31 kecamatan, 10 kelurahan 270 desa. Sedangkan luas 174 ribu hektare, dan penduduk 3,7 juta jiwa.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna, banyak prestasi khususnya terkait APIP yang meningkat, dengan nilai kapabilitas APIP yaitu 3. Selain itu APBD tiap tahunnya juga meningkat, dari di bawah Rp 5 triliun sampai saat ini naik jadi Rp 7 triliun.
Bupati juga terus memperkuat APIP dan menerapkan kualitas audit. Ini lah yang membuat pembangunan strategis daerah bisa berjalan dengan baik. Penilaian pengawas pun meningkat, seperti dari Ombudsman yang mencapai nilai A atau 96."Kabupaten ini juga masuk dalam tiga kabupaten kota di Jawa Barat di pilih KPK sebagai daerah anti korupsi," katanya. Dia berharap kunjungan tidak hanya ke pemerintahan, tapi mengunjungi wisata di Kabupaten Bandung yang terkenal sejuk. "Tolong Inspektur aturkan juga kunjungan ke Paser dan IKN," katanya. (Prokopim)
