TANA PASER – Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos, mewakili Bupati Paser menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paser Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Paser, Selasa (31/3/2026) pagi.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, ST ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan Kabupaten Paser sepanjang tahun 2025.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua I dan II DPRD, anggota DPRD Kabupaten Paser, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, Ketua Apdesi, pimpinan perbankan, serta sejumlah organisasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kabupaten Paser menyampaikan 9 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2025. Beberapa di antaranya terkait peningkatan kualitas penyusunan dokumen LKPJ agar memuat data target dan realisasi pembangunan secara lebih komprehensif dan terukur, pencermatan proyeksi pendapatan serta pembiayaan daerah yang lebih realistis dan berbasis data, serta penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas sebagai bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah.
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser menyiapkan strategi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meningkatkan capaian indikator kinerja pada bidang pendidikan, serta mengalokasikan kembali anggaran bagi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk guru PAUD, khususnya angkatan III pada tahun 2026.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan akurasi data dalam dokumen LKPJ, langkah strategis dalam implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta penguatan koordinasi dan fasilitasi dalam proses pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh perangkat daerah melalui Bagian Hukum.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyampaikan bahwa seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah, baik untuk pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
“Tentunya ini akan menjadi bahan perbaikan dan evaluasi bagi kami, baik untuk anggaran 2026 yang sedang berjalan maupun untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Apa yang disampaikan DPRD berupa saran, arahan maupun kritik akan segera kami tindaklanjuti sebagai upaya perbaikan ke depan,” jelasnya.
Ikhwan juga menambahkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sesuai dengan 11 program prioritas Paser Tuntas, seluruh program tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Prokopim)
