Tana Paser – “Kami mendukung penuh kepada tim auditor dari
BPKP. Jangan ada data yang ditutupi. Karena banyak permasalahan terkait
perkebunan sawit ini. Sedangkan kewenangan daerah sangat terbatas”, ungkap
Bupati Paser Fahmi Fadli saat menerima Tim dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan) Provinsi Kalimantan Timur diruang kerjanya, Pendopo Lou
Bapekat, rabu (24/8).
Dikatakan bahwa perkebunan sawit di Indonesia menjadi salah
satu primadona, karena menghasilkan pangan dan energi. Dibandingkan negara
Malaysia, perkebunan di Indonesia sangat luas namun hasil produksi rendah dan petani
juga belum sejahtera. Menyikapi hal tersebut. pemerintah pusat membentuk tim
gabungan untuk melakukan audit sektor sawit. Dan selama satu minggu kedepan tim
akan turun ke lapangan. Untuk diketahui, audit sektor perkebunan ini serentak
di Indonesia terdiri dari tim dari
berbagai instansi, yaitu Tim dari Kejaksaaan, Satgas Pangan Mabes Polri, Kementerian
Keuangan dan Bea Cukai.
Bupati yang berlatar belakang dokter ini berharap dengan
audit ini dapat dilakukan pembenahan dan penertiban tata kelola industri kelapa
sawit. Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana mengungkapkan
bahwa diantaranya yang akan dilihat adalah bagaimana kepatuhan perusahaan sawit
dalam menjalankan aturan, baik itu tentang kebun plasma, CSR, Pajak, Laporan
Bulanan dan Tahunan.
Untuk diketahui, hingga saat ini, Kabupaten Paser memiliki pabrik pengolah CPO sehingga
wajar dibeberapa kesempatan yang membahas tentang perkebunan, Bupati menginginkan
didaerahnya juga berdiri pabrik pengolah CPO menjadi bahan pangan dan energi. (HUMAS)
