Bupati Sampaikan Gambaran Regulasi Perizinan di Paser Secara Daring Pada Peresmian MPP Serentak Nasional

Tana Paser – Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, menghadiri secara daring peresmian delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Paser. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.senin (15/06/2026).

MPP Kabupaten Paser menjadi salah satu dari delapan MPP kabupaten/kota yang diresmikan oleh Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam sambutannya, Menteri Rini Widyantini menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta secara terpadu dalam satu lokasi.

“MPP merupakan upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Menteri Rini.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Paser menyampaikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Paser yang telah menyesuaikan dengan regulasi dan sistem pelayanan berbasis digital yang diterapkan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan sektor pertambangan batubara sepenuhnya berada di pemerintah pusat, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan pascatambang. Sementara pengelolaan hutan tropis dalam kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun kewenangan pemerintah kabupaten berada pada pelayanan perizinan sektor perkebunan.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh proses perizinan berusaha saat ini telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang dibangun oleh pemerintah pusat. Meski demikian, MPP Kabupaten Paser tetap menghadirkan berbagai instansi terkait guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi, arahan, solusi, maupun layanan perizinan sesuai kewenangannya.

“Di MPP Kabupaten Paser selain terdapat tenant Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), juga bergabung Kantor Pertanahan (BPN), perangkat daerah yang membidangi tata ruang, serta perangkat daerah yang membidangi perkebunan. Kehadiran berbagai instansi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi, arahan, solusi, dan layanan perizinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa budaya kerja yang selama ini diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Paser adalah CLEAR, yang merupakan singkatan dari Cepat, Legitimasi, Efektif dan Efisien, Akuntabel, serta Responsif.

Namun seiring mulai beroperasinya MPP Kabupaten Paser sejak Januari 2026, pelayanan publik tidak hanya dituntut cepat dan ramah, tetapi juga harus mampu memberikan penyelesaian yang nyata kepada masyarakat.

“MPP bukan lagi sekadar cepat dan ramah, tetapi harus menjadi tempat yang solutif, kolaboratif, dan tuntas. Masyarakat datang membawa keperluan dan pulang membawa penyelesaian,” tegas Bupati.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, MPP Kabupaten Paser saat ini terus membangun nilai-nilai kinerja pelayanan dengan mengusung semangat ‘CLEAR, Datang Membawa Keperluan, Pulang Membawa Penyelesaian’, sebagai wujud pelayanan publik yang semakin mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Prokopim)