Jakarta - Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Tahun 2023 dengan tema Transformasi pengadaan untuk Indonesia maju. Rakornas dibuka Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Teten Masduki di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Bupati Paser dr Fahmi Fadli menyampaikan, sesuai dengan yang dikatakan Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, bahwa Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) meningkat melalui platform Katalog Elektronik Elektronik atau E-Katalog.
LKPP mencatat, realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia pada tahun 2023 meningkat menjadi 90 persen dari tahun sebelum hanya mencapai angka 76 persen.
Termasuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen. Dengan begitu, peran UMKK sangat mempengaruhi perkembangan daerah.
"Perlu mengoptimalkan UMKK, agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehingga lebih banyak lagi PDN laku di pasar Nasional dan Internasional, " kata Bupati Fahmi.
Lanjut Bupati Paser, bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Paser mencatat sebanyak 45.342 UMKM di Paser. Dari jumlah itu, sebagian kecil produk sudah terdaftar E-Katalog.
"Perizinan usaha sudah dipermudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. karena masih banyak UMKM yang belum terdaftar maka bagian barang dan jasa dapat lebih persuasif lagi membantu pelaku UMKM agar mendaftarkan prosuknya di E-Katalog. Ini juga sesuai dengan arahan Kepala LKPP, " ungkapnya.
Bupati Fahmi menambahkan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk - produk ber-TKDN dan Pembinaan UMKM untuk turut serta dalam pembangunan melalui pengadaan barang/jasa, juga menjadi prioritas Kabupaten Paser. “Ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah produk PDN yang tayang dalam katalog lokal dan tentunya melibatkan UMKM khususnya yang di Kabupaten Paser”, pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten Paser Salman Lambo mengatakan Kabupaten Paser saat ini telah menerapkan integrasi proses pengadaan Barang/Jasa, dimana proses awal perencanaan dan penganggaran telah menggunakan SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah dari Kemendagri, yang telah terintegrasi dengan SIRUP (sistem informasi Rencana Umum Pengadaan) dari LKPP, yang merupakan aplikasi untuk transparansi informasi pengadaan barang/jasa kepada penyedia dan masyarakat, yang harus telah tersampaikan/terumumkan paling lambat akhir triwulan I setiap tahunnya, lalu dari rencana umum pengadaan terintegrasi dengan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang merupakan platform LKPP untuk pemilihan penyedia baik tender, non tender maupun swakelola dilanjutkan hingga pengelolaan kontrak, informasi pembayaran pekerjaan dan terakhir penilaian kinerja penyedia yang merupakan pemberian apresiasi terhadap kinerja penyedia yang dilakukan dan terangkum dalam sistem sebagai alat manajemen penyedia/vendor berdasarkan nilai kinerjanya.
Salman pun menambahkan bahwa Bupati Paser telah mengarahkan percepatan pembangunan infrastruktur fisik 2024 dengan melakukan tender dini dan segera menyiapkan e-katalog konstruksi untuk kemudahan, ketepatan dan percepatan pemilihan penyedia.
Untuk diketahui, saat ini Paser sudah menggunakan e-katalog versi 5 dan versi 6 masih dalam proses sosialisasi.
"Paser masih menggunakan e-katalog versi 5 dan versi 6 masih proses sosialisasi, " ujarnya.
Salman menambahkan, hasil dari rakor ini bakal diterapkan di Kabupaten Paser dan disesuaikan dengan program kerja. Agar percepatan pembangunan meningkat dan masyarakat sejahtera, serta terwujudnya visi misi Paser MAS, Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera.
Turut hadir mendampingi Bupati Fahmi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana,S.Sos, M.Si. (Prokopim).
