Tana Paser – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementrian / Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 secara virtual di ruang Command Center Kilo 5 Jl Kusuma Bangsa,Selasa (21/03/2023).
Adapun tema dari rakor tersebut adalah Penguatan Sinergi Pencegahan Korupsi Sektor Perijinan dan PBJ Pemerintah Menjelang Tahun Politik. Kegiatan rakor tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri.
Dalam kesempatan tersebut Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 akan sulit terwujud jika kita tidak berkomitmen dalam memberantas korupsi. “ Korupsi merampas hak – hak masyarakat dan hak generasi masa depan,” ungkapnya.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Widjarnarko menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan rakor ini salah satunya sebagai langkah pencegahan strategi pemberantasan korupsi. Dirinya menambahkan upaya pemberantasan korupsi daerah dapat dilakukan minimal pada delapan area yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, management Aparat Sipil Negara, , optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa. “ Berhubung dengan hal tersebut sebagai penegasan dan penguatan komitmen bersama baik KPK, Kemendagri, BPKP, dan Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi indikator MCP maka perlu adanya rapat koordinasi pimpinan, Kementrian, Lembaga dan program program pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Pada saat yang sama Bupati Fahmi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser mendukung penuh program pemberantasan korupsi. “ Kita mengikuti Rakor Pimpinan Kementrian / Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran MCP Tahun 2023 yang digelar KPK sebagai salah satu upaya memberikan dukungan terhadap program pemberantasan korupsi ,” kata Bupati.
Turut hadir secara virtual pada rakor tersebut yaitu Seketaris Daerah Katsul Wijaya, Ketua DPRD Hendra Wahyudi, Asisten Administrasi Umum Murhariyanto, Kepala DPMPTSP Toto Ifrianto, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Salman, serta Kabid dan Pejabat Fungsional Inspektorat (Prokopim).
