TANA PASER- Dalam rangka mengetahui tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan rapat koordinasi penilaian mandiri SPBE yang melibatkan responden dari semua perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
Membahas berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pelaksanaan SPBE ini, Kominfo dan Persandian menghadirkan nara sumber via virtual Diputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ( Kemenpan RB) Cahyono Tri Wibono dan pihak Universitas Gaja Mada (UGM) Faulus Insap Santoso.
Bupati Paser dr Fahmi Fadli dalam sambutanya mengatakan, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Selain itu jelas Bupati, SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” katanya.
Menurut Fahmi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser pada aplikasi umum maupun sektoral perangkat daerah guna percepatan layanan kepada masyarakat.Hal ini dapat dilihat dengan telah dilaksanakannya berbagai aspek SPBE, diantaranya Tata Kelola SPBE, Rencana Strategis, serta Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.
“Pelaksanaan sistem pemerintah daerah berbasis elektronik sangat penting dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan untuk memajukan daerah, dan mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” kata Fahmi. (humas)
