TANA PASER- Pemkab Paser, melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, menggelar kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibuka secara resmi oleh Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Senin (14/11/2022).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong terciptanya pola pembinaan KIM, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan secara terpadu serta terciptanya KIM sebagai wahana penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan penyalur aspirasi masyarakat di Kabupaten Paser.
Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo ini, menghadirkan narasumber Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi RI Helmi Hafit.
Dengan peserta dari unsur OPD, kecamatan, kelurahan dan desa KIM, juga menghadirkan nara sumber Kadis Kominfo Kaltim diwakil Kasi Pelayanan informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Andi Abdul Razaq dan Ketua KIM Kabupaten Kukar Daeng Lompo.
Bupati Fahmi dalam sambutannya menyampaikan pembinaan KIM dilakukan agar masyarakat lebih paham dalam melakukan pengelolaan informasi dan teknologi yang nantinya diharapkan dapat menjadi terdepan dalam menyampaikan informasi.
“Sebenarnya kalau bicara informasi dan komunikasi, saya sedikit minder. Karena dari 139 desa di Kabupaten Paser, masih banyak yang mengalami blank spot wilayah seluler,” kata Bupati Fahmi.
Karena itu menurut Bupati, setiap tahun Pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai peningkatan pelayanan di bidang telekomunikasi dan jaringan internet, diantaranya berupaya melakukan beberapa penambahan BTS atau Transceiver Station.
“Selama ini, kita terus berupaya mewujudkan penambahan BTS yang salah satunya melakui komunikasi ke Kementerian Komunikasi dan termasuk BUMN telekomunikasi jaringan operator,” kata Fahmi.
Namun menurut mantan anggota DPRD Paser ini, saat dilakukan komunikasi pendekatan, ada kabar baik dan ada kabar tidak baik.
“Tidak usah saya sebutkan perusahaan operatornya. Mereka lebih menghitung keuntungan terkait jumlah penduduk. Kondisi ini sangat berbeda dengan PLN. PLN sebagai perusahana negara lebih orientasi pelayanan kepada masyarakat,” sebut Fahmi.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah ini lanjut Fahmi,
masyarakat taunya yang bertanggungjawab adalah Bupati.
“Tapi masyarakat tidak bisa disalahkan. Karena saat ini informasi dan kemunikasi memang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Keterbatasan jaringan lanjut Bupati Fahmi tidak hanya dirasakan masyarakat, tapi saat Musrebang digelar secara virtual,juga dirasakan Pemkab Paser.
"Karena kualitas jaringan tidak baik alias lemah. Kita tidak tau apa yang disampaikan Camat saat itu. Akhirnya kita iyakan saja apa yang dikatakan Camat saat itu,” ujar Bupati menceritakan pengalamannya.
Karena saat itu hadir koordinator Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi RI,
Bupati Fahmi kembali meminta dukungan penambahan BTS, sehingga kelancaran akses telekomunikasi di Kabupaten Paser dapat merata diseluruh wikayah atau desa.
“Jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah Kabupaten Paser sangat diperlukan karena memberi kontribusi besar dalam upaya Pemkab Paser merealisasikan seluruh program terkait Paser MAS,” tandas Bupati Fahmi. (Humas)
