TPAKD Paser Matangkan Program Kerja 2026 dan Evaluasi Capaian 2025

 ​TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terus berkomitmen memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Paser Tahun 2026, yang dilaksanakan di Tanah Grogot pada Rabu (7/1/2026).

​Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara, kalangan perbankan, serta perangkat daerah terkait. Selain menyusun rencana aksi masa depan, rapat ini menjadi ajang evaluasi atas capaian TPAKD sepanjang Tahun 2025.

​Sekretaris TPAKD Paser, Adi Maulana yang mewakili Bupati Paser selaku Ketua TPKAD Paser, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya telah berhasil merealisasikan empat program unggulan yang menyasar berbagai segmen masyarakat, di antaranya, Edukasi Investasi ASN, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Laku Pandai (Bank Digital): Ekspansi layanan perbankan tanpa kantor untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok kecamatan, Kredit Tuntas UMKM, "Kami melihat dampak nyata dari program-program ini, terutama dalam mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau akses formal," kata Asisten Ekbang Adi Maulana.

​Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Lembaga Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Kaltim-Kaltara, Yulianta, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja TPAKD Paser. Ia menilai Paser telah selangkah lebih maju dalam mengintegrasikan aspek literasi (pemahaman) dengan inklusi (akses) keuangan, "Paser ternyata sudah lebih dulu melaksanakan langkah-langkah literasi. Kami sangat mengapresiasi sinergi semua pihak. Namun, penting bagi kita untuk memastikan seluruh capaian ini terlaporkan secara akurat melalui sistem SI TPAKD sebagai dasar penilaian Indikator Inklusi Keuangan Daerah (Ikad)," tegas Yulianta.

​Dalam penyusunan rencana kerja 2026, TPAKD Paser diarahkan untuk menciptakan program yang lebih tajam dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Fokus utama tetap pada keseimbangan antara edukasi dan penyediaan akses keuangan agar tercipta ekosistem ekonomi yang sehat.

​Sebagai tindak lanjut administrasi, seluruh rencana kerja TPAKD untuk tahun 2026 wajib diinput ke dalam sistem paling lambat pada 14 Januari 2026, "Jika edukasi berjalan baik, maka literasi dan inklusi akan tercipta secara otomatis. Road map yang kita susun hari ini harus mampu menjawab tantangan sektor jasa keuangan di tingkat kabupaten secara berkelanjutan," pungkas Yulianta. (Prokopim)