BALI - Pemerintah Indonesia menginisiasi High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Paser turut hadir melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Hj. Ina Rosana, S.Pi, M.M mewakili Bupati Paser. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bali Internasional Convention Centre (BICC). Senin, (02/09/2024).
Kegiatan dimaksud membahas tentang bagaimana percepatan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan 2030 mendatang. Namun, hingga pertengah 2024 ini, SDGs telah mencapai sekitar 21 persen, sehingga, Negara Selatan-Selatan ingin terlibat dikarenakan, memiliki potensi yang cukup besar. Ina Rosana mengatakan pembicara dari beberapa negara seperti Kongo, Kamboja dan Indonesia sendiri serta Spanyol yang mewakili negara utara menyampaikan hambatan dan peluang untuk menyelesaikan masalah percepatan SDGs ini, "Yang banyak dibahas adalah bagaimana menjembatani masalah2 yg dihadapi. Ada 4 hal yang dihasilkan yaitu, restrukturisasi hutang, rantai perdagangan global, pembangunan investasi multilateral yang diarahkan ke Negara Seatan-Selatan, dan diversifikasi produk," ungkap Ina Rosana.
Pada kesempatan tersebut Ina Rosana juga menyampaikan bahwa Sekjen PBB memberikan apresiasi kepada Indonesia, karena sudah menjadi contoh yang baik dalam berinovasi, pengolahan bahan mentah menjadi bahan industri, transisi energi, perdagangan karbon dan pengembangan industri kreatif.
Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa dari kegiatan ini ada beberapa hal yang dapat diimplementasi ke daerah,"saya rasa, hal yang dapat diimplementasikan ke daerah ialah, bagaimana penguatan ekonomi di daerah melalui UMKM yang menciptakan ekonomi kreatif itu nantinya. Selain itu, kita juga harus membuat pemerintahan yang stabil di daerah, serta meningkatkan sumber daya manusia," terang Ina.
Kegiatan ini dilaksanakan hingga 3 September 2024 mendatang, dengan berbagai pembahasan materi untuk percepatan SDGs. Kegiatan ini dihadiri 1.275 peserta dari 26 negara yang terdiri dari, 783 perwakilan pemerintah, 102 organisasi internasional, 07 organisasi non pemerintah, 128 sektor swasta, 8 filantropi, 9 lembaga think tank, 56 komunitas akademisi, 9 bank multilateral, dan 70 petugas keamanan. (Prokopim)
