Pemkab Paser Gelar Lokakarya Perlindungan Pekerja Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos dalam sambutannya menekankan bahwa sektor sawit merupakan penyerap tenaga kerja yang signifikan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser. Namun, ia menyoroti bahwa para pekerja, terutama di sektor informal, masih menghadapi tantangan berupa minimnya perlindungan dan keterbatasan akses kesejahteraan, “Aksi semacam ini penting untuk membangun kesadaran, kesepahaman, dan aksi bersama bahwa perlindungan pekerja merupakan sesuatu yang esensial. Perlu ditekankan adanya integrasi perlindungan sosial serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) agar pekerja formal maupun informal terjamin kesejahteraannya,” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah, Pemkab Paser terus memperluas cakupan jaminan sosial bagi para pekebun. Pada tahun 2025, sebanyak 516 pekebun sawit telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp100 juta. Jumlah ini meningkat pada tahun 2026 menjadi 1.032 pekebun dengan alokasi anggaran Rp200 juta.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ikhwan memberikan apresiasi kepada Yayasan Solidaridad Network Indonesia yang telah menjadi mitra pembangunan dalam menginisiasi lokakarya ini. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit.

Lebih lanjut, inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Paser dalam mendorong kemitraan yang setara dan adil antara petani serta pelaku usaha kelapa sawit, guna mewujudkan visi "Paser TUNTAS" (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, Sejahtera).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan, di antaranya Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sekaligus Direktur Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih, Country Manager Solidaridad Network Indonesia Yeni Fitriyanti, serta perwakilan dari jajaran OPD terkait di lingkungan Pemkab Paser, akademisi, hingga perwakilan serikat pekerja. (Prokopim)