TANA PASER- Wakil Bupati Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait kebijakan Pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi penurunan emisi dan menjadi salah satu jalan menuju Indonesia Emas 2045.
FGD ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Paser dalam menggali dan mencari rumusan yang tepat sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut.
Dalam diskusi yang digelar selama 5 hari ini, resmi dibuka wakil Bupati Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf, Senin (7/02/2022) bertempat di Hotel Kryad Sadurengas dan menghadirkan tim riset Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Anggota Komisi III DPRD Paser, Sekretaris Bappedalitbang dan mewakili perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Masitah mengatakan, Pemerintah melalui Bappenas telah mencanangkan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi penurunan emisi dan menjadi salah satu jalan menuju Indonesia Emas 2045 dimana transformasi ekonomi hijau menjadi hal yang paling penting dilakukan karena lebih cepat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Transformasi ekonomi hijau merupakan peningkatan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan. Program ini merencanakan dan merancang kegiatan yang secara langsung memberi akses yang lebih baik dan berkelanjutan terhadap berbagai layanan dasar dan sumber daya, serta penciptaan lapangan kerja hijau sambil memastikan perlindungan dan pengurangan kemiskinan,” kata Wabup.
Sejalan dengan itu menurut Masitah, Provinsi Kalimantan Timur telah terpilih menjadi salah satu provinsi terbaik dalam pelaporan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Tahun 2010-2020 dan menjadi katalisator peran pemerintah daerah untuk mendukung target nasional dalam mendukung ekonomi hijau. “Kabupaten Paser sendiri sebagai salah satu Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya perwujudan ekonomi hijau tersebut. Saat ini, Kabupaten Paser ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian dimana 65% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten berasal dari sektor ini dan selebihnya bersumber dari sektor pertanian, perhutanan, perikanan dan industri,” ucapnya.
Tentu saja dalam jangka panjang Kabupaten Paser lanjut Masitah, tidak dapat bergantung secara terus-menerus pada sektor pertambangan dan penggalian, karena cepat atau lambat sumber daya alam yang dimiliki akan berkurang atau habis.
“Oleh sebab itu, kita perlu melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pada sumber daya terbarukan,” kata Masitah.
Selama ini lanjut Wabup, Transformasi ekonomi di Kabupaten Paser menjadi sangat relevan yang harus dipersiapkan pemerintah. Hal ini berkaitan juga dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi Kalimantan Timur yang tentunya hal ini dinilai akan memberikan keuntungan terhadap Kabupaten Paser.
“Saya berharap agar riset dan penelitian ini dapat memberikan perspektif alternatif yang dapat memperkaya dan memperjelas arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk memulai langkah nyata mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang tidak terbarukan,” tambah Masitah. (humas)
