Banyak yang kaget dan lalu bertanya, mengapa tiba-tiba Desa Padang Jaya di Kecamatan Kuaro ditunjuk sebagai salah satu dari empat desa di Kalimantan Timur menjadi calon percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2023. Berbagai komentar pros dan kons muncul di media sosial sejak diwartakan usai kunjungan Bupati Paser dr Fahmi Fadli dan sejumlah pejabat ke desa itu pada pekan kedua Februari lalu.
Pertanyaan ini kemudian menjadi bola liar, dibumbui berbagai persepsi. Ini terjadi karena tidak ada penjelasan yang pasti dari pihak manapun tentang penunjukan Desa Padang Jaya. Pemerintah Kabupaten Paser hanya mendapatkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Januari 2023, tanpa menyebutkan alasan mengapa Padang Jaya terpilih.
Bupati Paser pun bertanya-tanya. Akhirnya pada saat audiensi dengan KPK di Ruang Rapat Sadurangas, Rabu (15/2), Bupati dalam sambutannya menyampaikan hal ini. Lembaga anti rasuah itu menjawab bahwa mereka melakukan penelusuran dalam pemilihan percontohan Desa Anti Korupsi se-Indonesia melalui googling, atau penelusuran di mesin pencarian internet.
Ariz Dedy Arham, juru bicara tim penilai secara terang-terangan menyampaikan hal ini. Dia menyebut KPK memanfaatkan teknologi dan informatika untuk memilih desa yang memang layak dipilih. Selain itu Ariz yang juga spesialis pembinaan peran serta masyarakat, menyebut, KPK memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk harus mendatangi 22 provinsi tahun ini dalam rangka seleksi.
Ditambahkan, menurut tim penilai, desa Padang Jaya memiliki ciri-ciri desa yang aktif. Bukan hanya kepala desa tapi aparatur juga sangat aktif di media untuk publikasi kegiatan di desa itu.
Dengan demikian, Desa Padang Jaya yang memang terpublikasi dengan baik di media bisa terlihat oleh mata tim seleksi di Jakarta. Ariz menambahkan bahwa di Paser, desa yang memiliki publikasi di media online bukan hanya Padang Jaya. Sudah banyak desa yang melek teknologi dan menyampaikan semua kegiatan di media.
Lalu, apa saja yang akan dilakukan tim penilai percontohan Desa Anti Korupsi, dan Pemerintah Kabupaten Paser harus berbuat apa, serta bagaimana juga persiapan desa Padang Jaya dalam lomba ini. Rupanya audiensi antara Bupati dan tim penilai, yang dilanjutkan dengan kunjungan tim penilai ke desa itu hanya sekadar permulaan dari perjalanan panjang nan menantang Desa Padang Jaya tahun 2023 ini.
Ariz yang didampingi Desi Aryati Sulastri juga spesialis pembinaan peran serta masyarakat dan Tati Fatimah sebagai staf pembinaan peran serta masyarakat, menyebut kedatangan mereka saat ini untuk melihat Desa Padang Jaya apa adanya. Mereka baru mencocokkan kondisi di lapangan dengan publikasi di media yang mereka peroleh.
Setelah kunjungan ini, barulah perjuangan yang sebenarnya dimulai. Di Kalimantan Timur, Padang Jaya bersaing dengan 2 desa di Kutai Kartanegara dan 1 di Penajam Paser Utara. Ariz lalu membeberkan beberapa hal yang masih harus dipenuhi. Di antaranya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelayanan publik yang maksimal dalam hal administrasi kependudukan serta pengadaan barang jasa.
Selanjutnya, Desa Padang Jaya bersama desa lainnya di Kalimantan Timur, dan puluhan desa lain di 22 provinsi akan dibimbing untuk memenuhi 5 komponen dan 18 indikator penilaian. Kemudian pada bulan Mei sampai Juli akan ada Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi desa anti korupsi. Barulah pada bulan Agustus sampai November penilaian desa yang sesungguhnya.
Pada saat penilaian nanti, akan ada tim penilai selain dari KPK, ada juga lintas Kementerian dan Lembaga. Yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Inspektorat Provinsi, dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
Jika pada akhirnya desa Padang Jaya yang terpilih, maka pada 9 Desember 2023 yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi sedunia akan ada launching desa percontohan. Dan dengan demikian Desa Padang Jaya akan jadi tempat belajar, best practice atau getok tular bagi desa lain di Kalimantan Timur.
Tahun lalu pada penilaian yang sama di 11 provinsi, launching percontohan Desa Anti Korupsi dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. (Prokopim)
