Jakarta - Bupati Paser dr Fahmi Fadli bersama Komandan Kodim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susatyo dan Kapolres Paser AKBP Kade Budiyarta hadir pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang digelar di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kamis (2/3). Selain itu ada juga Kepala Pelaksana Harian BPBD Paser Ruslan beserta jajaran, serta Joko Santoso dan Nelson Pasaribu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pada pembukaan Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Paser bersama seluruh pemerintah se-Indonesia mendapat pesan khusus dari Presiden RI agar cermat dan cerdas dalam menentukan kebijakan terkait aturan dalam kebencanaan.
Presiden menyebut, ada daerah yang memiliki banyak sekali aturan dalam penanganan bencana, namun sedikit dari aturan itu yang berpihak kepada masyarakat. “Sederhanakan aturan, terutama tentang prosedur penyaluran bencana, sehingga jika bencana terjadi, masyarakat yang jadi korban bisa langsung tertangani,” pesan presiden.
Disebutkan, sering terjadi bantuan atau sumbangan berhari-hari bertumpuk di posko, kecamatan dan kelurahan dalam waktu yang lama, sementara di satu sisi, masyarakat sudah memerlukan bantuan itu. Padahal, kata Presiden, korban bencana itu banyak yang telah kehilangan sanak famili dan mata pencaharian.
Selain tentang penanganan korban pasca bencana, Presiden dalam sambutannya juga menyebutkan perlunya edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang peringatan dini dan tindakan pada saat bencana terjadi. Ini dimaksudkan agar di saat bencana terjadi, masyarakat sudah paham tindakan yang diambil untuk meminimalisir risiko.
Selanjutnya Presiden juga menyebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan tentang daerah rawan bencana. Menurutnya ada daerah yang memang dalam siklus waktu tertentu sering terjadi bencana. Untuk kasus ini, Pemerintah harus bisa menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik, serta menjadi yang terdepan dalam mengajak masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
Disebutkan bahwa masyarakat harus paham untuk tidak mengambil risiko dengan mendirikan bangunan di wilayah tersebut. Atau, bisa mendirikan bangunan tapi dengan catatan konstruksinya dibuat anti gempa, atau paling tidak meminimalisir dampak dari gempa. Dalam hal ini, yang terdepan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
Usai pembukaan Rakornas, Bupati Fahmi menyebut semua pesan Presiden RI yang berkaitan dengan kondisi di Paser akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Paser. Dia menyebut sebenarnya Pemkab Paser juga sudah melakukan sebagian besar pesan Presiden itu. Diantaranya mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dini terhadap bencana.
Bupati juga menyebut sering menyampaikan kepada warga yang wilayah tempat tinggalnya rutin mendapat bencana, seperti banjir, agar selalu waspada, serta kalau bisa berhati - hari jika beraktivitas di dekat lokasi-lokasi rawan banjir. Contohnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Telake yang membentang dari Barat ke Timur di Kecamatan Long Kali, lalu DAS Kandilo yang sering berdampak di kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. (Prokopim)
