TANA PASER- Bupati Paser dr Fahmi Fadli membuka langsung acara Sosialisasi Manajemen Risiko dilingkungan Pemkab Paser yang berlangsung diruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Senin (15/11/2021).
Sosialisasi implementasi dan strategi percepatan penerapan manajemen resiko ini, diikuti Bupati fahmi bersama Sekda Katsul Wijaya, jajaran staf Ahli, jajaran Asisten dan pimpinan OPD sampai tuntas.
Sosialisasi langsung dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Kaltim Supriyadi.
Sementara, dalam sambutannya Bupati Fahmi mengatakan, untuk mencapai tujuan vis dan misi PASER MAS yang efektif dan efisien pastinya perlu dengan sistem pengendalian intern yaitu manajemen resiko indeks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Insya Allah dengan bimtek hari ini akan memberikan perubahan prilaku berpikir dan prilaku dalam bekerja bagi para pimpinan perangkat daerah maupun pegawai di pemerintahan Kabupaten Paser,” katanya.
Menurutnya, berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 Pasal 2 , pemerintah daerah wajib menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah dimana manajemen resiko indeks merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang terintegral dengan proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Karena SPIP dan Manajemen Resiko Indeks merupakan kewajiban yang harus kita jalankan, maka banyak hal yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan di setiap perangkat daerah seperti bagaimana penegakan integritas dan nilai etika dan komitmen terhadap kompetensi ditempat kerja di setiap perangkat daerah,” tandas Fahmi.
Sebagai pimpinan pastinya punya tujuan dan target kerja yang sesuai dengan Visi dan Misi Paser MAS maka perlu dilakukan identifikasi resiko atas kegiatan dan lakukan analisa terhadap masalah tersebut apakah kegiatan sumber daya manusia yang bekerja terhadap kegiatan pengelolaan keuangan maupun aset sudah sesuai dengan peraturan yang telah disusun secara efektif dan efsien.
“Apakah Informasi dan komunikasi yang dijalankan disetiap satuan perangkat daerah yang bapak pimpin sudah berjalan dengan baik utamanya keuangan dan non keuangan karena hal ini biasanya masyarakat selalu kritis,” sebunya.
Namun lanjut Fahmi, yang perlu mendapatkan perhatian adalah sampai sejauh mana sistem pengendalian intern dan manajemen resiko indeks pemerintah telah berjalan dan telah mencapai tujuan organisasi sesuai dengan harapan.
“Yang tidak kalah penting adalah, terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp600 miliar kepihak ketiga untuk pembangunan inspratruktur yang sampai saat ini belum tertangani. Ini perlu kehatian-hatian sehingga tidak bermasalah dikemudian hari,” kata Fami. (humas)
