BATU SOPANG - Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos resmi melantik satu orang Kepala Desa dan dua orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diselenggarakan di Kecamatan Batu Sopang. Rabu, (07/05/2025). Tiga orang yang dilantik oleh Wabup Ikhwan hari ini ialah, Tedy Daryanto, S.Sos menggantikan Kepala Desa Rantau Layung yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya kemudian Anggota BPD Desa Olong Pinang, Dinda Sri Rahayu dan Anggota BPD Desa Muara Adang, Adul.
Saat memberikan sambutan, Wabup Ikhwan menegaskan kepada Kepala Desa dan anggota BPD yang baru dilantik maupun yang hadir untuk melakukan pendataan masyarakat miskin dengan benar sesuai dengan indikator masyarakat miskin karena adanya perbedaan antara data di BPS dengan data riil di lapangan, "dalam program Paser TUNTAS kami memiliki 11 program prioritas yang termasuk di dalamnya mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Paser, saya meminta agar seluruh Kades berperan aktif dalam melakukan pendataan masyarakat miskin yang ada di desanya. Sesuaikan dengan indikator kemiskinan jangan sampai ada warga yang memiliki kebun sawit 5 hektare namun mengaku miskin saat didata oleh BPS," terang Wabup Ikhwan Antasari.
Lebih lanjut, Wabup Ikhwan juga menjelaskan beberapa program dari Paser TU, "berkaitan dengan pendataan kemiskinan ini pula kita memiliki program Ayo Sekolah. Kita bekerja sama dengan Poltek Kelautan di Surabaya ini kita berikan khusus untuk anak-anak nelayan agar mereka lulus dapat kembali ke daerah dan membangun daerahnya, tentu hal ini akan berdampak pada taraf hidup masyarakat kita di Kabupaten Paser khususnya daerah pesisir selain itu, kami juga bekerjasama dengan Poltek Pariwisata di Bandung. Kemudian ada beberapa bantuan lain seperti, pembangunan rumah layak huni, bantuan perkebunan dan pertanian hingga peternakan. Kami ingin bantuan-bantuan ini diberikan tepat sasaran," jelas Wabup Ikhwan.
Wabup Ikhwan juga menegaskan agar Kades dengan Anggota BPD bekerjasama untuk melakukan pendataan tersebut dan jika dibutuhkan masyarakat yang terdata sebagai masyarakat miskin diberi stiker yang cukup mencolok menandakan sebagai masyarakat miskin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya manipulasi data kemiskinan atau warga yang mengaku miskin. (Prokopim)
