(penulis: harmin/staf Prokopim)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP tersebut sukses dirahi Paser selama sembilan kali berturut-turut. Hasil audit BPK tersebut diterima langsung Bupati Paser dr Fahmi Fadli bersama Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Dadek Nandemar, Rabu (25/05/2022) di Samarinda.
Menjadi yang terbaik kualitas tata kelola keuangan daerah ke-9 kali meraih opini WTP, menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten paling selatan ini, telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
Dirahinya Openi WTP kesekian kalinya memotivasi Kabupaten Paser untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas.
Selain itu capaian kesembilan WTP ini meyakinkan Pemkab Paser menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Pastinya, berbagai program pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 di tahun 2021, kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi yang benar.
Pemkab Paser berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah meski di tengah situasi pandemi Covid-19 2021, membuat Pemeritah Kabupaten Paser melakukan refocusing anggaran, namun itu tidak menjadi halangan.
Tak salah dan patut diapresiasi sepanjang tahun 2021, ditengah Pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor selama dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di kabupaten yang dipimpin dr Fahmi Fadli ini, menunjukkan progres yang baik.
Sesuai data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk tahun 2021, Paser berada di posisi pertama , yakni menembus 5,41 persen dari 9 kabupaten/kota.
Diterimanya WTP ini juga merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat, bahwa tata kelola keuangan yang baik tentunya akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas dan ini sejalan visi Bupati Fahmi yakni Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).
Yang lain, opini WTP ini sebenarnya bukanlah tujuan akhir. Namun lebih kepada komitmen untuk mewujudkan pemerintahan berintegritas, profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Disampaikan Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar, pemeriksaan pengelolaan duit daerah itu tujuannya tak lain untuk mencari tahu, apakah manajemen keuangan tiap daerah ini sehat atau tidak.
Dibawa kepemimpinan Bupati Fahmi dengan visi Paser MAS, MAJU (Meningkatkan dan menggandakan nilai dari potensi yang telah dimiliki agar mampu berhasil guna serta berdaya saing, ADIL (Mengurangi kesenjangan antar kecamatan sehingga setara dalam hal layanan dasar Pemerintah dan SEJAHTERA (Wujud terpenuhinya Kebutuhan pokok dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat),
keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga Bumi Daya Taka Paser dengan semboyan “Olo manin aso buen siolondo” atau Hari esok harus lebih baik dari hari ini”. (humas)
