Sambut Program Pusat, Pemkab Ketemu Dirjen Perumahan Perdesaan

JAKARTA – Serius mengatasi masalah perumahan di Paser, Pemerintah Kabupaten bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Bupati dr Fahmi Fadli diwakili Sekretaris Daerah Drs Katsul Wijaya MSi memimpin tim kecil dalam upaya menyambut program dari pemerintah pusat, utamanya dalam menghadirkan perumahan yang layak bagi seluruh warga yang memerlukan.

Mereka diterima oleh (Dirjen) Perumahan Rakyat Dr Imran di ruang pertemuan lantai 2 Kantor 3, yaitu Gedung Learning Center BTN, Menteng Dalam Tebet, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

“Tujuan kami ke Kementerian PKP adalah untuk konsultasi dan koordinasi terkait usulan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, Penanganan Kawasan Kumuh menjadi kewenangan pemerintah pusat, peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman, serta penanganan sanitasi. Dan pada intinya, maksud kedatangan kami adalah pengusulan bantuan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Sekda.

Sisi lain, Dirjen Imran menyebut seluruh program yang jadi kebutuhan dan kepentingan daerah bisa melalui aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan), yang memuat pengentasan kumuh, bantuan sanitasi, bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, bantuan pengembangan permukiman PSU tapak dan vertikal. 

“Yang mendapatkan bantuan 2026 ini adalah hasil usulan tahun 2023. Di luar ini, penambahan hanya memungkinkan untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti lokasi bencana, termasuk potensi bencana kembali, kemiskinan ekstrim dan rawan konflik,” kata Imran.

Imran meminta kepada Pemkab Paser agar bisa memanfaatkan skema pembiayaan yaitu perumahan non subsidi, kredit pengembangan oleh pelaku UMKM, atau bantuan modal untuk bisa secara simultan lunasi hutang perumahan.

Di kesempatan ini, Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana SSos MSi, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Aji Mohd Tommy SE M.Si, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Rosy Irdiyantie SP, dan Kepala Subbagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Roni Paslah ST. Lalu ada Juned dari DPUTR dan Abdul Wahid mewakili Bagian Hukum. (Prokopim)