Bupati Paser dr Fahmi Fadli bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disela-sela pengarahan Wapres.
SAMARINDA- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan soal pungutan liar (pungli) saat memimpin rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan para Bupati serta Wali Kota di Pendopo Odah Etam dalam kunjungan kerja di Samarinda, Kaltim, Selasa (2/11/2021).
Wapres Ma'ruf mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercipta aparatur yang mempermudah pelayanan, mempercepat dan murah dengan terbentuknya mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota, sehingga pelayanan bisa berjalan baik dan tidak berliku-liku, serta terhindar dari pungli (pungutan liar).
Ma'ruf mengakui, mal pelayanan publik saat ini sudah ada di daerah. Ada pula yang sedang berproses bahkan terlaksana, namun ada yang masih belum sama sekali.
Menurut dia, kualitas pelayanan publik menjadi ujung dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kualitas pelayanan publik yang baik.
Terkait arahan Wapres Ma’ruf Amin, Bupati Paser dr Fahmi Fadli saat ditemui menegaskan, dirinya akan menjalankan sistem pelayanan publik yang baik melalui sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Fahmi, komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publiki dengan member kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan usaha, maupun perizinan lainnya.
Lebih lanjut putra dari mantan Bupati Paser Almarhum H Yusriansyah Syarkawi ini mengatakan, aspek pelayanan masyarakat menjadi salah satu atensi dari Pemkab Paser dan hal tersebut juga mencakup peningkatan sarana prasarana serta pengembangan SDM.
“ Ini menjadi perhatian saya terutama di Pemkab Paser. Yang dipesankan pak Wapres, kami akan tingkatkan karena memang tujuannya dalam mendorong kualitas pelayanan publik. Tentunya melibatkan dengan peran masyarakat melalui fungsi kontrol dan aspirasinya memberikan respon dan masukan untuk memotivasi perbaikan dan inovasi yang tiada henti,” tuturnya.
Lalu Fahmi menegaskan kemajuan daerah salah satunya dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan atau dorongan dari pemerintah pusat dan diselaraskan dengan program pemerintah daerah maupun dunia usaha menjadi penting agar pelayanan publik dapat lebih adaptif dan berdaya saing. (humas)
