Pemkab Paser Ikuti Validasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tana Paser – Pemerintah  Kabupaten Paser melalui Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos., mewakili Bupati Paser mengikuti kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai tolok ukur tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sadurengas, Kamis (18/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Paser memaparkan hasil pengukuran IPKD Kabupaten Paser, indikator-indikator penilaian, serta sejumlah aspek yang masih memerlukan perhatian guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Pengukuran IPKD merupakan instrumen pemerintah pusat untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penilaian dilakukan melalui berbagai indikator, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga aspek transparansi dan akuntabilitas.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Paser juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi yang dikembangkan adalah menjadikan Kabupaten Paser sebagai destinasi sport tourism melalui pembangunan berbagai venue olahraga serta penyelenggaraan event olahraga secara berkelanjutan.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan olahraga mulai dari tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional diharapkan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Kabupaten Paser. Selain berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Selain itu, Wakil Bupati Paser menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser terus menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Paser meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 13 kali berturut-turut, sejak tahun 2013 hingga 2026.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Paser dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui berbagai inovasi dan penguatan tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Prokopim)