BALIKPAPAN - Pemerintahan Kabupaten Paser melalui Asisten Administrasi Umum (Setda) Kabupaten Paser, Murhariyanto mewakili Bupati Paser mengikuti pertemuan dengan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Rombongan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dan disambut hangat oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Pada rapat tersebut juga hadir Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta jajaran serta perwakilan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur. Rapat Banggar berlangsung di Ruang Etam, Kanwil DJP Kaltimtara, Kota Balikpapan, Selasa (19/3/2024).
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan maksud kedatangan tim Banggar DPR RI tersebut dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi.
"Kami ingin mengetahui sudah sejauh mana kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN," terang Cucun.
Pihaknya ingin mengetahui lebih dekat perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Kaltim ini memiliki proyek strategis nasional, utamanya proses pembangunan IKN yang sedang berlangsung," tambahnya.
Kunjungan kerja yang dilakukan, juga mengetahui sejauh mana penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN.
Khususnya penyerapan pembangunan di bursa transfer daerah dan dana desa melalui skema TKD pasca diberlakukannya Undang-Undang AKPD.
"Apakah penerapan di lapangan berjalan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi ketimpangan antara wilayah di Provinsi Kaltim," tutup Cucun.
Sementara itu, Plt Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran Tim Banggar DPR RI di Benuo Etam.
"Kami bersyukur dan bahagia atas kedatangan tim Banggar DPR RI dalam rangka masa sidang ke 4, untuk menghimpun saran dan rekomendasi kebijakan penerimaan dan pengalokasian dana transfer daerah dan dana desa dalam APBN," ulas Akmal.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini cukup tinggi secara nasional mencapai 6,22 persen, dengan tingkat pengangguran 6,31 persen.
Sementara untuk nilai PDRB (ADHB) mencapai Rp843,57 triliun, begitupun untuk nilai IPM kaltim mencapai 78,20 persen atau berada di peringkat ke 4 nasional.
"Ini menunjukkan, Kaltim mengalami perkembangan tata ruang yang cukup bagus," tutup Akmal. (Prokopim)
