Pemkab Paser dan DPRD Sepakati Raperda Pembiayaan Infrastruktur Tahun Jamak, Tuntaskan Pembangunan

Dalam pidato pendapat akhirnya, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli yang diwakili oleh Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan, badan pembentukan perda, komisi, pansus, hingga fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Paser yang telah mencurahkan pemikiran untuk merumuskan dan menyempurnakan regulasi ini, "Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan suatu langkah maju dalam peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mencerminkan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Wabup Ikhwan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, akan terus menjadi salah satu program prioritas hingga tuntas. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser untuk perbaikan jalan sepanjang 60 kilometer baru terealisasi setengahnya, "Artinya masih ada sekitar 50 persen target yang harus dikejar. Terlebih saat ini tingkat kemantapan Jalan Kabupaten Paser berada di angka 47,02 persen, masih di bawah standar kemantapan nasional sebesar 65 persen. Target prioritas kita adalah berada di atas kemantapan nasional," tegasnya.

Langkah masif ini tetap menjadi komitmen penuh pemerintah daerah, meskipun saat ini tengah dibayangi oleh kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan tekanan fiskal, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dari 3,77 persen pada tahun 2024 menjadi 3,61 persen pada tahun 2025.

Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser sejauh ini masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian (dengan distribusi sebesar 54,89 persen pada tahun 2025), perbaikan jalan yang masif terbukti mulai memicu dampak positif pada sektor penunjang lainnya.

Sektor-sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pariwisata, akomodasi makanan dan minuman, hingga jasa kesehatan dan pendidikan tercatat mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat aksesibilitas yang semakin membaik.

Dampak positif ini juga dirasakan langsung dari meningkatnya sentimen publik. Stigma miring mengenai kualitas jalan rusak, terutama pada musim hujan, dilaporkan jauh menurun dalam dua tahun terakhir, yang menandakan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan jalan.

Pemerintah Kabupaten Paser menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pembiayaan Infrastruktur Tahun Jamak ini dengan tetap mengikuti hasil koreksi, harmonisasi, serta fasilitasi yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenkumham dan Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah juga berjanji akan mengkaji kembali seluruh rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan oleh pihak legislatif dalam pelaksanaan aturan tersebut ke depan, "Hari ini kita sepakati Raperda Tahun Jamak, pekerjaannya harus sesuai dengan kontrak. Semoga peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paser," pungkas Wabup Ikhwan menutup pendapat akhirnya. (Prokopim)