Pemkab Paser dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Paser, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala perangkat daerah serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2027 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

 

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan. DPRD meminta pemerintah daerah lebih cermat dan realistis dalam menyusun proyeksi penerimaan pembiayaan, khususnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), agar didasarkan pada perhitungan yang rasional dan terukur.

DPRD juga merekomendasikan agar alokasi belanja bidang pendidikan Tahun Anggaran 2027 diarahkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan. Hal serupa diharapkan menjadi perhatian pada sektor kesehatan dan perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

 

Selain itu, Banggar DPRD merekomendasikan agar skema pembayaran kontrak tahun jamak disesuaikan secara realistis. Pemerintah Kabupaten Paser juga diminta melakukan koreksi terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil pembahasan bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam tahapan penyusunan anggaran berikutnya. Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 maupun APBD Perubahan 2026.

Terkait pembangunan yang masih tertunda, Wabup menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih mencermati kondisi keuangan daerah yang dinamis. Sejumlah skema akan dioptimalkan, termasuk peningkatan PAD serta evaluasi terhadap anggaran kegiatan yang masih tersedia dan kegiatan yang belum memasuki proses tender, sehingga dapat membuka ruang fiskal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pada APBD Perubahan 2026.

 

Ia berharap seluruh proses penyusunan anggaran dapat berjalan dengan baik, efektif dan tepat sasaran serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Paser juga berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan DPRD dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Paser.( Prokopim)