BALIKPAPAN - Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bagian Pengadaan Barang danJasa berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) di Ballroom Hotel Novotel dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Timur 2024. Kamis, (01/08/2024).
Pemerintah Kabupaten Paser, meraih penghargaan atas pencapaian memenuhi
kelengkapan atribut pada sembilan variable (9/9) untuk mencapai Kematangan
UKPBJ level 3 (Proaktif). Penghargaan ini belum pernah didapatkan sebelumnya
dan penghargaan ini hanya diberikan kepada Kementerian, Lembaga, atau
Pemerintah Daerah yang mampu melengkapi standar yang telah ditetapkan oleh
LKPP.
Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Setda Paser, H. Salman merasa bangga karena menerima
penghargaan tersebut, "penghargaan tersebut, sangat membanggakan bagi
kami, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik Penghargaan
tersebut juga bisa menjadi pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang telah
LKPP berikan, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap
bagian pengadaan barang dan jasa setda Kabupaten Paser," terang Salman.
Salman juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan PBJ Paser untuk mendapatkan penghargaan tersebut dengan membuat tim kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), menguatkan Kerjasama tim untuk tiap penyusunan bukti dukung tiap domain kematangan UKPBJ, dan mengikuti bimtek yang telah dilaksanakan LKPP, serta mengikuti semua prosedur yang ada dalam hal upload dokumen sampai penilaian dari tiap domain kematangan UKPBJ hingga meraih 9/9.
Salman pun berencana akan mengajukan permohonan untuk menjadikan UKPBJ
Paser menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang Jasa (PKP-BJ), "Kami akan
terus mempertahankan Kerjasama tim, lalu mengajukan permohonan kepada LKPP
untuk ditetapkan menjadi PKP-BJ yang kemudian jika dinyatakan layak LKPP akan
memberikan sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ",tutup Salman.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pejabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur,
Prof. Dr. Akmal Malik, M.Si., dalam sambutannya Akmal Malik mengharapkan proses
pengadaan barang jasa Pemerintah harus cepat, tepat dan juga memiliki manfaat
untuk masyarakat,"dengan adanya manfaat bagi masyarakat dari hasil
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Itulah yang menjadi hasil dari
pelayanan publik perangkat daerah masing-masing sehingga bukan hanya dari
hasil presentasi saja namun, bermanfaat atau tidak," tutur Akmal Malik.
Kepala Biro PBJ Setprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan menjelaskan tujuan
diadakannya rakor tersebut untuk menjalin komunikasi dan persamaan presepsi
sehingga proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur dapat
benar-benar tepat sasaran.
Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kaltim, Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK dan Pemerintah Kabupaten Kota se Kaltim. (Prokopim).
