Jakarta - Pemerintah Kabupaten Paser raih penghargaan nominasi Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terlengkap sejak tahun 2018 sampai 2021 pada acara Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2022 yang dipusatkan di Hotel Bidakara Jakarta (9/12).
Kabupaten Paser sebagai satu-satunya kabupaten di provinsi Kalimantan Timur yang meraih Awards penghargaan Kepatuhan LHKPN 2022. Penghargaan LHKPN tersebut diterima langsung oleh Bupati Paser dr Fahmi Fadli yang diserahkan oleh wakil Ketua KPK RI dengan penilaian Instansi tingkat laporan dan kelengkapan 100% berturut-turut dari tahun pelaporan secara elektronik pertama kali yaitu tahun 2018 hingga saat ini.
Dan point penilaian lain adalah Pemkab Paser selalu mengeluarkan peraturan Bupati yang harmonis dengan peraturan KPK yang terbaru terkait LHKPN. Yaitu Kabupaten Paser telah menerbitkan peraturan internal terkait dengan penyampaian LHKPN yang telah diharmonisasikan dengan peraturan KPK Nomor 20 Tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN.
Peraturan internal yang telah diharmonisasikan dengan Peraturan KPK tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang LHKPN dilingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
Dari pencapaian memperoleh penghargaan LHKPN ini Bupati Paser berharap sebagai memotivasi bagi para pejabat untuk lebih meningkatkan kepatuhan dan tepat waktu dalam pelaporan LHKPN kedepannya dan semoga Paser tetap konsisten dalam pencapaian ini.
"Saya mengapresiasi kepada para pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Paser yang telah patuh dan tepat waktu dalam pelaporan LHKPN. Semoga kedepannya dapat ditingkatkan lagi dan konsisten. Dan kepada BKPSDM yang telah menangani dengan baik", ujarnya usai menerima penghargaan.
Orang nomor satu di Kabupaten Paser ini optimis bahwa ini menunjukkan kesiapan Kabupaten Paser sebagai salah satu kabupaten penyangga ibu kota yang memegang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadikan Kabupaten Paser yang Maju Adil dan Sejahtera (Humas)
