Kabupaten Paser Dukung Program Nasional Asta Cita Melalui Paser TUNTAS

JAKARTA  - Wakil Bupati Paser H.Ikhwan Antasari, S.Sos  menghadiri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari Kamis (15/1/2025) di Jakarta.

Forum strategis berskala nasional tersebut digelar sebagai upaya konsolidasi kebijakan guna mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia serta Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional. Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, diantaranya Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik, serta Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Andi Baso Indra. Turut hadir para Bupati, Walikota, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta kepala Bappeda provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S. Sos hadir didampingi Jajaran dari pejabat pada Kesbangpol yaitu Kabid Poldagri dan Ormas Hartono, S.sos, M.M dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sudirman S.Sos, serta Kabid pada Bappedalitbang Rustan Tamrin, S.KM.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rakornas ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional dalam menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan visi besar Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa Rakornas ini diikuti oleh lebih dari seribu peserta dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme pemerintah daerah untuk memperdalam pemahaman serta menyusun strategi implementatif dalam mendukung agenda nasional, khususnya untuk perencanaan tahun anggaran 2026 dan 2027. Sedangkan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum Bahtiar menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi kepala daerah, termasuk kehadiran langsung para bupati dan wali kota yang dinilai melampaui ekspektasi panitia. Ia menekankan bahwa forum ini memiliki signifikansi strategis sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam merespons dinamika kebijakan politik nasional, perkembangan regulasi pemerintahan daerah, serta arah kebijakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem politik dan pemerintahan daerah. Bahtiar juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang hingga saat ini dinilai belum sepenuhnya berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, forum Rakornas ini menjadi ruang reflektif untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan, termasuk kemungkinan penyesuaian regulasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat lebih efektif dan kontekstual dengan kebutuhan daerah. 

Sementara itu dalam sambutannya sekaligus pembukaan resmi kegiatan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik menegaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menerjemahkan visi Presiden ke dalam program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Akmal Malik juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mencakup penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, penanganan konflik sosial, pengembangan kehidupan demokrasi, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai fondasi utama stabilitas nasional. 

Usai Rakornas, Wakil Bupati Ikhwan Antasari saat diwawancara Wabup mengatakan Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperluas perspektif kebijakan serta memperkuat peran kepala daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Paser  kata Wabup berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah melalui Visi dan Misi Paser TUNTAS dengan arah pembangunan nasional melalui Program Asta Cita. "Hari ini kita mengikuti kegiatan Rakornas yang diikuti Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang mana kegiatan Rakornas ini sebagai sebagai forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,” kata Wabup Ikhwan. “Kabupaten Paser terus mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita melalui Visi dan Misi Paser TUNTAS yang sedang berjalan saat ini,” tambahnya. (Prokopim)