Samarinda - Seketaris Daerah Kabupaten Paser , Drs. Katsul Wijaya, M.Si mewakili Bupati Paser mengikuti Rapat Koordinasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Samarinda , Selasa ( 25/7/23). Turut mendampingi Sekda Inspektur Inspektorat, Dharni Haryati, SE, M.AP. Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi antar lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Program Pemberantasan Korupsi bagi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur.
Rapat Koordinasi menitik beratkan pada pemantauan, evaluasi dan verifikasi pemenuhan data pendukung / sub. Indikator MCP Tahun 2023, dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. Rakor dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara terkait capaian MCP Tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut melalui wawancara Sekda Katsul menyampaikan beberapa hal terkait penilaian MCP. "Kita diminta untuk melakukan percepatan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah dalam rangka penilain MCP yang mana sampai dengan semester pertama ini semua daerah rata-rata dibawah 50%", ungkap Sekretaris Daerah Katsul Wijaya usai mengikuti kegiatan tersebut.
"Selain itu para Sekretaris Daerah dan Inspektur Inspektorat se-Kalimantan Timur juga diminta untuk berkomitmen capaian MCP minimal 80%," tambah Katsul.
Dalam kesempatan tersebut juga dilanjutkan pertemuan teknis untuk menyampaikan permasalahan -permasalahan dalam rangka pencapain persentase yang lebih tinggi yang didampingi oleh tim verifikasi dari Kemendagri, "Insya Allah Pemerintah Kabupaten Paser untuk penilaian MCP ini kita optimis bisa mencapai 80%," terangnya.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga mengajak semua yang hadir untuk bekerja berkolaborasi atau bekerjasama untuk memastikan pembangunan bisa berjalan dengan baik, "oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian harus membangun komunikasi yang bagus dengan semua level," ungkapnya.
Pada kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan forum penyuluh anti korupsi wilayah Kalimantan Timur periode 2023-2025 oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. (Prokopim).
