Dengan Evaluasi Berkala, Diharapkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkat

BALIKPAPAN- "Melalui laporan ini, kita dapat menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. SPM bukan hanya kewajiban administratif, tapi ukuran minimal pelayanan yang harus diterima masyarakat tanpa terkecuali", kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser saat menutup secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Penutupan Monev yang diikuti oleh para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta narasumber Benjamin Sibarani, ST., MM, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Kegiatan digelar di Hotel Jatra, Minggu (14/12/25) siang.

Sekda Katsul Wijaya juga menekankan dengan adanya evaluasi berkala dan tindak lanjut yang cepat, kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat, mencapai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. "bisa dipastikan bahwa capaian ini didukung oleh data dan bukti dukung yang lengkap. Jangan sampai pelaporan 100 persen tetapi tidak ada data yang mendukung capaian tersebut. Seluruh Perangkat Daerah harus benar-benar memastikan bahwa yang dilaporkan adalah capaian yang sudah nyata diterima masyarakat di lapangan", terangnya.

Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya anggaran. Pelaporan ini bukan hanya sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada pemerintah pusat dan masyarakat. (Prokopim)