Bupati Paparkan Pokok - Pokok Laporan Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada Sidang Paripurna

TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli didampingi Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S.Sos., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Baling Seleloi DPRD Kabupaten Paser.Kamis (25/6/2026).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser H. Hendra Wahyudi dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Paser, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, para camat se-Kabupaten Paser, pimpinan perbankan, Kepala Perumda Tirta Kandilo, Kepala BPS Kabupaten Paser, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Tanah Grogot, serta perwakilan lembaga dan organisasi di Kabupaten Paser.

Dalam pidatonya, Bupati Paser menyampaikan bahwa komitmen kuat seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku kembali membuahkan hasil yang membanggakan. Kabupaten Paser kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.

“Opini WTP ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Kami berharap komitmen ini terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh pimpinan dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser,” ujar Bupati Fahmi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan pokok-pokok laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK. Dalam Raperda tersebut disajikan tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bupati menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar Rp3,94 triliun atau sekitar 90,38 persen dari target APBD sebesar Rp4,36 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp4,82 triliun, terjadi penurunan sebesar Rp881,98 miliar atau sekitar 18,27 persen.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaan mencapai Rp401 miliar atau meningkat Rp37,33 miliar dari target yang ditetapkan. Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp3,47 triliun atau 88,36 persen dari target sebesar Rp3,93 triliun.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp71,42 miliar atau mencapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sektor belanja daerah, hingga akhir Desember 2025 realisasi belanja mencapai Rp4,50 triliun atau 91,32 persen dari total alokasi belanja sebesar Rp4,93 triliun.

Lebih lanjut, Bupati Fahmi menjelaskan bahwa pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp586,46 miliar dengan realisasi penerimaan pembiayaan mencapai 99,99 persen.

Melalui penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.(Prokopim)