Jakarta – Pemerintah RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) serius dalam penataan birokrasi terutama dalam mengubah status seluruh pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).
Menteri PAN&RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (14/3/24). Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Walikota se-Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
Selain itu, Menteri juga menyampaikan bahwa rekrutmen ASN ini penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan sumber daya manusia ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri yang pekan lalu mengunjungi Paser ini menyebutkan bahwa Keementerian yang dipimpinnya telah menyetujui prinsip kebutuhan pegawai ASN yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Paser.
Dia menambahkan persetujuan ini belum berlaku untuk semua daerah, karena ada yang belum menyampaikan usulan. Di sesi wawancara dengan media usai kegiatan, Menteri Anas menyebutkan puluhan kabupaten dan kota yang belum mendapatkan persetujuannya.
Pada kesempatan ini Bupati Paser dr Fahmi Fadli hadir didampingi Kepala BKPSDM Suwito, Kepala Bidang Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Candra Wisata dan Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian Moh Irshad. (Prokopim)
